Tiga Capres Diminta Waspadai Lima Ancaman di Laut, Apa Saja?

Tiga calon presiden diminta untuk menjaga keamanan laut jika memimpin nantinya. Capres juga diingatkan potensi ancaman baru di laut yang perlu segera ditangani.

Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa mengatakan sistem keamanan laut yang tangguh adalah syarat utama pembenahan. Apalagi menurutnya letak geografis dan potensi perikanan menjadikan Indonesia rentan.

"Kami harap ini bisa menjadi masukan (capres)," kata sosok yang akrab dipanggil Ota ini dalam acara diskusi bertajuk Deteksi Keamanan Laut Indonesia yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative dengan Katadata Insight Center, Selasa (6/2).

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari seluruh tim sukses capres dan cawapres. Mereka yang hadir adalah Laksdya (Purn) Achmad Djamaludin dari Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bobby Rizaldi dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Jaleswari Pramodhawardani dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Beberapa temuan Indonesia Ocean Justice Initiative adalah:

1. Kapal Riset Asing

Indonesia Ocean Justice Initiative mendeteksi adanya kapal riset asing yang masuk tanpa izin. Ada dua kapal Cina yang melakukan riset sepanjang tahun lalu dan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kapal tersebut sebelumnya melakukan riset di seluruh Laut Cina Selatan. Dalam perjalanannya kapal itu melintasi wilayah Vietnam, Filipina, Brunei, hingga sempat memasuki Indonesia.

"Riset yang dilakukan ini masif," kata pemapar hasil studi Indonesia Ocean Justice Initiative, Imam Prakoso.

2. Tumpahan Minyak

Ancaman kedua adalah tumpahan minyak di Indonesia, terutama di bagian barat. Imam mengatakan Laut Jawa merupakan laut yang paling tercemar tumpahan bahan bakar tersebut.

Tak hanya itu, perairan sekitar Kepulauan Riau juga rawan tumpahan minyak. Ini karena aktivitas kapal tanker di perairan yang berbatasan dengan Singapura itu sangat tinggi. "Karena tidak ada pengawasan," katanya.

Dari hasil studi satelit, Indonesia Ocean Justice Initiative menemukan adanya 6,4 kilometer tumpahan minyak di dekat Pulau Bintan.

3. Ilegal Fishing

Pencurian ikan juga disebut masih menjadi masalah yang harus dituntaskan presiden baru. Ini karena masih banyak nelayan negara tetangga yang masuk meski ZEE kedua negara telah disepakati.

"Indonesia dan Vietnam sudah menyepakati ZEE pada Desember 2023, tapi titik koordinatnya perlu dipublikasikan," kata pemapar lainnya, Andreas Aditya Salim.

4. Jaring Tarik Berkantong

Hasil kajian Indonesia Ocean Justice Initiative, penggunaan jaring tarik berkantong ini mulai marak pada 2022 lalu. Pada tahun yang sama, jumlah kapal yang menggunakan jaring tersebut naik dari sekitar 20 menjadi lebih dari 1.000.

Temuan mereka, kapal yang menggunakan jaring tersebut kerap berkonflik dengan nelayan lokal. Alasannya, nelayan lokal menganggap jaring tarik berkantong ini serupa cantrang yang telah dilarang.

Oleh sebab itu, Indonesia Ocean Justice Initiative menyarankan presiden baru melarang untuk sementara penggunaan metode ini sembari melakukan riset soal keamanan jaring tarik berkantong.

5. Kapal Tanpa Identifikasi/Dark Vessels

Studi Indonesia Ocean Justice Initiative menemukan adanya indikasi kapal eks bendera asing berlayar tanpa terdeteksi di Indonesia. Mereka menemukan kapal tersebut mematikan Automatic Identification System (AIS) mereka dan berlayar di Laut Arafura.

"Kapal ini dulu kargo ikan pada 2014, sekarang izinnya tidak ada," kata Imam.