Anies-Muhaimin Dukung Ganjar Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendukung usulan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024.
Anies beranggapan, apa yang diusulkan Ganjar merupakan inisiatif yang baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun yakin seluruh partai politik pengusungnya akan mendukung usulan Ganjar tersebut.
"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Gedung Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Anies mengatakan tiga partai pengusungnya solid memberikan dukungan. Ia menjelaskan partai pengusungnya akan menyiapkan data-data pendukung.
"Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," kata Anies.
Pada kesempatan yang sama, Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB pun menyampaikan hal senada dengan Anies. "Siap," katanya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berpendapat, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu atas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, di Jakarta, Senin (19/2).
Ia mengatakan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR tersebut telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.
Saat ini, terdapat dua Parpol pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).