Kumpulkan Menteri, Jokowi Bahas APBN 2025 hingga Persiapan Ramadan
Presiden Joko Widodo menggelar rapat paripurna kabinet untuk membahas sejumlah hal hari ini. Beberapa di antaranya adalah persiapan menjelang Ramadan hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Ada empat hal yang disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet hari ini. Topik pertama adalah memastikan kesiapan menjelang bulan suci Ramadan.
“Saya minta seluruh kementerian/lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusyuk,” ujar Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Senin (26/2).
Mantan Gubernur Jakarta ini kemudian meminta jajarannya menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga pangan. Kemudian, mempercepat pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan bantuan sosial alias bansos.
Kedua, mengecek persiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mudik. Menurutnya ini adalah agenda tahunan sehingga sudah biasa disiapkan.
Topik ketiga, Jokowi membahas Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan kebijakan fiskal 2025. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025 menurutnya harus disiapkan berdasar hasil Pilpres.
"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih.” kata Jokowi.
Poin keempat adalah menyiapkan APBN 2025 sesuai tantangan global. Jokowi meminta agar kerangka ekonomi makro tahun depan harus mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global
Gejolak resesi di Jepang dan Inggris juga menjadi perhatian Jokowi. Ia. Target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehato-hatian namun tetap optimistis. Dari target itu, Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan rencana bila ada gejolak dan krisis.
“Transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir. Sehhingga kebikakan fiskal harus dukung transformasi ekonomi,” kata Jokowi.
Hampir seluruh menteri terlihat hadir dalam rapat paripurna kabinet. Beberapa seperti Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga dua menteri baru: Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto.