Pecah Kongsi PPP, Dorongan Jadi Oposisi hingga Gulirkan Hak Angket
Para elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum satu suara menanggapi dinamika politik yang berkembang setelah pemilu 2024. Di tengah menanti perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum bergulir wacana untuk mengajukan hak angket dari kubu pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang didukung PPP.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan partainya solid mendukung Ganjar. Termasuk bila harus menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024.
"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat memasuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Rommy dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/2).
Rommy mengatakan, hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Selain itu Rommy mengatakan terdapat dorongan dari internal partai untuk berada di barisan oposisi pemerintah periode 2024-2029.
Rommy mengatakan partainya sudah terbiasa menjadi oposisi dalam pemerintahan. Selama masa orde baru, PPP selalu menjadi kelompok di luar pemerintah dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
Namun, pernyataan Rommy berbeda dengan yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno. Meski mengakui pernyataannya bukan sikap resmi partai dan hanya pernyataan pribadi, Sandiaga mengatakan akan lebih baik bagi PPP untuk terus bekerja untuk rakyat melanjutkan pembangunan.
Rommy mengatakan pernyataan Sandiaga tidak bisa dijadikan acuan resmi. Ia menegaskan belum ada keputusan PPP di tingkat partai terkait hal tersebut.
"Karena dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada, bahkan dari daerah," kata Rommy.
Ia pun mengatakan PPP saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawalan dilakukan mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret nanti.
"Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU," ujar Rommy lagi.
Selain itu, dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka'bah itu yang kini menginjak 51 tahun.
Sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengatakan wacana hak angket tidak signifikan. Zarkasih mengatakan tidak perlu ada hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Hak angket, menurutnya, harus disikapi dengan cerdas dan teliti. Menteri Negara Koperasi dan UKM era Gus Dur ini juga menjelaskan sudah ada jalur sendiri bila ingin melaporkan kecurangan Pemilu.
“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/2)
Usulan menggunakan hak angket pertama kali digulirkan Ganjar pada Senin (19/2). Ia mendorong partai-partai di DPR menyelidiki adanya kecurangan yang ia sebut terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi selama pelaksanaan pemilu.
Meski begitu hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PDIP menanggapi wacana hak angket yang digulirkan oleh Ganjar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap PPP soal hak angket akan menunggu hasil penelusuran tim khusus yang dibentuk Tim Pemenangan Nasional Ganjar - Mahfud.
Sementara itu koalisi partai pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung hak angket bila jadi digulirkan oleh PDIP.