IPW Adukan Ganjar dan Mantan Dirut Bank Jateng ke KPK, Ini Alasannya
Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, mereka menemukan dugaan gratifikasi untuk Direktur Utama Bank Jateng periode 2014–2023 Supriyatno dan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah 2013–2023.
“Laporan ini murni peran serta masyarakat membuka kasus korupsi, siapapun bisa dilaporkan. IPW tidak pernah berurusan dengan politik,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Katadata.co.id, Selasa (5/3).
Sugeng menjelaskan, gratifikasi berupa cashback ini diberikan oleh beberapa perusahaan asuransi dan terkait penjaminan perusahaan asuransi terhadap debitur Bank Jateng. Ini wajib diasuransikan karena debitur membayar premi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank Jateng.
Sugeng menduga pemberian cashback ini berlangsung dalam waktu lama, yakni dari 2014 hingga 2023. Ia memperkirakan total nilai cahsback ini bisa lebih dari Rp 100 miliar.
Ia memperkirakan nilai cashback ini mencapai 16% dari nilai premi yang dialokasikan untuk tiga pihak. Pertama, 5% untuk operasional Bank Jateng pusat dan cabang. Kedua, 5,5% untuk pemegang saham yaitu kepala daerah Jawa Tengah, dan ketiga 5,5% untuk pemegang saham pengendali yaitu Ganjar Pranowo selaku Gubernur.
Kendati demikian, Sugeng tidak mengetahui jumlah pasti cashback yang diterima oleh Ganjar. Namun bila dugaan cashback Rp 100 miliar ini dikalikan dengan alokasi 5,5% yang diterima Ganjar, maka politisi PDIP itu bisa saja menerima duit Rp 5,5 miliar.
“Itu KPK yang harus sidik,” katanya.
Melansir laman Bank Jateng, kepemilikan saham mayoritas memang berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 2,2 juta lembar saham atau setara 50,04%. Sisanya, dibagi pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah.
Kendati demikian, jumlah kepemilikan saham di masing-masing kota dan kabupaten tidak merata. Terbesar dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan porsi 3,39% atau 149.213 lembar saham. Ini adalah data per RUPS yang diadakan pada 14 November 2022.
Sedangkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar mengatakan pengaduan tersebut adalah bentuk dari gerakan politik. Ia mengatakan, pelaporan tersebut didasari dari adanya ketidaksukaan dari berbagai pihak. Terlebih, Ganjar salah satu motor usulan hak angket dan vokal menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu.
"Bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan. Kita melihat, kita tahu sekarang dengan adanya masa-masa pemilu yang belum berakhir," kata Chico kepada wartawan, Selasa (5/3).