Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti ingin mengajak Jusuf Kalla menjadi produser film Dirty Vote jilid dua. Ia merespons pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut film Dirty Vote baru menunjukkan 25% kecurangan yang terjadi diapangan.
“Kata teman-teman produser dan director Dirty Vote, coba tanya sama pak JK, yang 75% lagi mau dijadiin film Dirty Vote 2, enggak?” kata Bivitri dalam forum bertajuk “Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?” di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3).
Bivitri mengatakan, komentar JK memancing keingintahuan banyak pihak terkait 75% kecurangan lainnya yang tak terangkum dalam film Dirty Vote. Perlu penjelasan dari Jusuf Kalla terkait dugaan kecurangan yang dianggap belum terungkap dalam film.
JK sebelumnya mengatakan, kecurangan-kecurangan yang dijelaskan dalam film dinilai masih ringan dibandingkan dengan temuan fakta lain di lapangan.
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%," ujar JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Kenyataan yang dimaksud JK seperti indikasi kecurangan di daerah-daerah kecil., seperti pembagian bantuan sosial atau bansos yang lekat dengan aspek politis.
"Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas memengaruhi orang," kata JK.
Meski begitu, JK tetap mengapresiasi film tersebut. Dia berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna.