KPU: Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 Lebih Sedikit dari 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari menyebut jumlah pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL dan pemungutan suara susulan atau PSS pada Pemilu 2024 lebih sedikit dari periode sebelumnya.
Hasil perhitungan ini dipaparkan Hasyim saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi II DPR RI, Senin (25/3) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Awalnya, Hasyim menjelaskan pemilih di dalam negeri ada sebanyak 203.056.748 orang dan di luar negeri sebanyak 1.365.433 orang.
“Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di 820.161 Tempat Pemungutan Suara atau TPS di dalam negeri dan 2.538 TPS luar negeri, kotak suara keliling, atau pos di luar negeri,” kata Hasyim.
Pada Pemilu 2024 ini, ada total 1.113 TPS yang berstatus luar biasa yang menjadi tempat PSU, PSL, dan PSS. Dari total seluruh TPS, porsi TPS luar biasa ini adalah 0,13%. Secara rinci, PSU dilakukan di 738 TPS, PSL di 117 TPS, dan PSS di 258 TPS.
Tiga jenis pemungutan suara luar biasa ini tersebar di 38 provinsi, 225 kabupaten atau kota, 427 kecamatan, dan 561 desa kelurahan. Pelaksanaannya pada 15–24 Februari 2024.
Sementara itu pada Pemilu 2019 ada total 3.791 TPS tempat PSU, PSL, dan PSS. Angka TPS ini setara dengan 0,48% total TPS pada Pemilu 2019. Rinciannya adalah 1.114 TPS untuk PSU, 2.293 TPS untuk PSL, dan 384 TPS untuk PSS.
“Daerah yang melakukan PSU, PSL, dan PSS pada 2019 tersebar di 34 provinsi, 280 kabupaten/kota, 592 kecamatan, dan 770 desa,” kata Hasyim.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi persoalan pemerintahan, dan pemilu menggelar rapat dengar pendapat hari ini, Senin (25/3). Dalam rapat ini, mereka memanggil Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Selama pelaksanaan rapat, tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Komisioner KPU Idham Holik. Rapat ini digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan proses Pemilu hingga penetapan KPU pada 20 Maret lalu adalah hasil rapat Komisi II selama dua-tiga tahun belakangan. Menurutnya secara umum, dari segi tahapan, lembaga penyelenggara Pemilu melaksanakan rancangan dengan baik.
“Meski masih menyisakan beberapa tahapan lanjutan, kita ketahui mulai hari ini Mahkamah Konstitusi sudah bekerja menerima laporan atau gugatan sengketa Pemilu,” ujar Doli.