Tim Anies Setor Simpulan Gugatan Pilpres ke MK, Soroti Sikap 4 Menteri
Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN menggelar rapat pada Senin (15/4). Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan rapat dilakukan untuk memfinalisasi kesimpulan yang akan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Hari ini kami rapat lengkap untuk memfinalisasi kesimpulan yang sudah kami susun sejak 2 minggu terakhir (termasuk di masa liburan lebaran juga kami kerja)," kata Ari saat dihubungi, Senin (15/4).
Menurut Ari kesimpulan yang diperoleh dalam rapat akan dimasukan pada Selasa (16/4) jam 1 siang ke MK. Ari mengatakan, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Anies-Muhaimin serta perwakilan partai pengusung yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.
"Perwakilan dari parpol ada yang hadir, dan tentunya capres dan cawapres juga ikut hadir di sekretariat THN di rapat akhir kesimpulan ini," kata Amir.
Dalam salah berkas kesimpulan yang diterima Katadata.co.id dari Ari, tim hukum AMIN menyoroti sejumlah keterangan yang diberikan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang MK yang digelar sejak 27 Maret hingga 5 April lalu. Nantinya, majelis akan membacakan putusan pada 22 April 2024.
Dugaan Politisasi Bansos
Menurut Amir, tim AMIN menyoroti pernyataan para menteri berkaitan dengan politisasi bansos hingga pengangkatan Pj Kepala Daerah. Amir mengatakan dalam sidang PPHPU, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam.
Kesimpulan Tim hukum AMIN, harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar menunjukan penyalahgunaan stok beras. Kenaikan itu dinilai bukan untuk stabilisasi harga (operasi pasar, dll) tapi untuk bansos dan kepentingan politik.
Ia menjelaskan terdapat tiga indikasi pertama, penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,44 juta ton, dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Kedua, pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024, atau jauh melebihi penurunan produksi beras.
Indikasi ketiga adalah produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino.
Tim hukum AMIN juga menyoroti pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut penyusunan dan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Capres-Cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran. Tim AMIN menyatakan intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata.
Menurut Amin, indikasinya digambarkan dalam dua hal. Pertama, Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pada 29 Mei 2023, jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023. Kedua, tanpa adanya usulan dari Kemensos, Presiden Jokowi memutuskan Perpanjangan Bantuan El Nino hingga Juni 2024 (bertepatan dengan Pilpres putaran 2) dalam ratas 6 November 2023.
Soroti Kunjungan Presiden Jelang Pemilu
Tim AMIN juga menyoroti pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional. Tim AMIN menyoroti DTKS Kemensos adalah basis data yang telah dikembangkan sejak 2008 dan menjadi rujukan seluruh sektor dan Pemda dalam penyaluran bantuan Pemerintah.
Selain itu, tim AMIN menyebut peralihan basis data DTKS Kemensos ke P3KE Kemenko PMK yang menjadi arahan Presiden dalam Ratas 6 November 2023 berimplikasi juga pada peralihan kewenangan dalam menentukan penerima bantuan. Mereka menilai pengalihan kewenangan basis data penyaluran bantuan pemerintah dari Mensos Risma (PDIP dan Koalisi paslon 03) di masa Pemilu sebagai upaya mengendalikan penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan paslon 02.
Di sisi lain, Ari mengatakan tim AMIN berharap majelis yang memutus sengketa Pemilu itu menjatuhkan putusan yang adil nantinya. “Semoga hakim-hakim Yang Mulia diberikan keberanian dan keteguhan sikap agar memberikan putusan yang adil, berguna bagi bangsa ini ke depannya," kata Ari.