Tim Anies Setor Simpulan Gugatan Pilpres ke MK, Soroti Sikap 4 Menteri
Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN menggelar rapat pada Senin (15/4). Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan rapat dilakukan untuk memfinalisasi kesimpulan yang akan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Hari ini kami rapat lengkap untuk memfinalisasi kesimpulan yang sudah kami susun sejak 2 minggu terakhir (termasuk di masa liburan lebaran juga kami kerja)," kata Ari saat dihubungi, Senin (15/4).
Menurut Ari kesimpulan yang diperoleh dalam rapat akan dimasukan pada Selasa (16/4) jam 1 siang ke MK. Ari mengatakan, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Anies-Muhaimin serta perwakilan partai pengusung yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.
"Perwakilan dari parpol ada yang hadir, dan tentunya capres dan cawapres juga ikut hadir di sekretariat THN di rapat akhir kesimpulan ini," kata Amir.
Dalam salah berkas kesimpulan yang diterima Katadata.co.id dari Ari, tim hukum AMIN menyoroti sejumlah keterangan yang diberikan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang MK yang digelar sejak 27 Maret hingga 5 April lalu. Nantinya, majelis akan membacakan putusan pada 22 April 2024.
Dugaan Politisasi Bansos
Menurut Amir, tim AMIN menyoroti pernyataan para menteri berkaitan dengan politisasi bansos hingga pengangkatan Pj Kepala Daerah. Amir mengatakan dalam sidang PPHPU, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam.
Kesimpulan Tim hukum AMIN, harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar menunjukan penyalahgunaan stok beras. Kenaikan itu dinilai bukan untuk stabilisasi harga (operasi pasar, dll) tapi untuk bansos dan kepentingan politik.
Ia menjelaskan terdapat tiga indikasi pertama, penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,44 juta ton, dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Kedua, pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024, atau jauh melebihi penurunan produksi beras.
