Jokowi Tugasi AHY Kosongkan 2.086 Ha Lahan di IKN, Ada Rumah Warga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono tiba untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
24/4/2024, 20.23 WIB

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membebaskan lahan seluas 2.086 hektare (ha) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lahan tersebut saat ini masih belum bisa digunakan untuk proses pembangunan karena menjadi lokasi permukiman masyarakat. Hal tersebut merupakan arahan Presiden saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (24/4).

AHY menguraikan upaya pembebasan terhadap 2.086 ha tanah itu hanya akan mengutamakan beberapa bidang tanah prioritas. Beberapa di antaranya 22 bidang tanah seluas 2,75 ha di lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B.

“Prinsipnya lahan harus clean and clear dulu, kemudian baru bisa keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin,” kata AHY saat ditemui usai rapat.

Pengosongan lahan tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk mengakselerasi penyerapan investasi di IKN. AHY menyebut pemerintah akan menggunakan strategi humanis agar masyarakat yang terdampak pembebasan lahan di IKN tak mengalami kerugian.

“Di lapangan pendekatannya harus baik, tidak boleh ada masyarakat yang menjadi korban sehingga tak menyisakan masalah di kemudian hari,” ujar AHY.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pengosohan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti proyek pengendalian banjir, normalisasi sungai, jalan tol, dan penertiban daerah milik jalan berupa bahu jalan atau lahan pengaman jalan.

Bambang mengatakan pemerintah tidak akan memindahkan masyarakat terdampak seluruhnya. Menurutnya, sebagian lahan yang menjadi target pengosongan akan dialihkan sebagai wilayah pembangunan desa bernuansa kawasan adat. Pemerintah juga menyediakan opsi ganti rugi bagi masyarakat yang mengajukan.

“Intinya semua tetap diuntungkan, saya sudah berdialog dengan masyarakat dan sambutan mereka positif,” kata Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Bambang melaporkan akan ada prosesi peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek infrastruktur pendidikan di IKN dalam waktu dekat.

Sejumlah institusi pendidikan yang akan dibangun di IKN adalah Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, hingga pembangunan pusat riset Stanford University yang bekerja sama dengan Bakrie Foundation.

Groundbreaking ke depan nantinya akan bertema pendidikan, jadi ada beberapa institusi pendidikan,” ujar Bambang.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu