Cegah PHK Industri Tekstil, Jokowi Siapkan Bea Masuk Anti Dumping

Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat groundbreaking Astra Biz Center dan Botanical Garden di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
25/6/2024, 17.11 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kabinet untuk kembali memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias initial safeguards komoditas jenis tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sebelumnya berakhir pada 8 November 2022.

Hal tersebut merupakan arahan Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal industri tekstil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6). Langkah ini diambil untuk memperkuat industri tekstil domestik di tengah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Jokowi meminta reaktivasi pengenaan safeguards untuk menyasar pengenaan bea masuk pada barang impor yang berlebih. Kebijakan BMTP atau safeguards bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang sejenis yang mengalami kerugian serius.

“Rapat ini mengenai keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa sudah tutup, dan ada beberapa yang terancam PHK Massal,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai rapat.

Selain menyasar pada komoditas TPT, penghidupan kembali kebijakan BMTP juga membidik barang lain seperti pakaian jadi, elektronik, alas kaki, kramik dan tas.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat industri domestik dari ancaman kerugian akibat lonjakan impor tidak terkendali lewat Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Adapun BMAD dikenakan pada barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping. BMAD dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing.

Kebijakan itu nantinya akan diatur melalui instrumen peraturan menteri keuangan (PMK). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penerbitan PMK terkait BMTP dan BMAD masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“BMTP dan BMAD itu prosedurnya kami akan tindaklanjuti berdasarkan permintaan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan,” kata Sri Mulyani.

Adapun menteri yang hadir saat itu yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu