Komisi I DPR Panggil Menkominfo Besok Bahas Kebocoran Pusat Data
Komisi I DPR RI bakal panggil Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo dan Badan Siber Sandi Negara atau BSSN besok, Kamis (26/6). Pemanggilan ini merupakan reaksi atas masalah kebocoran Pusat Data Nasional atau PDN.
“Kami akan rapat untuk mendengarkan penjelasan atas kejadian pada PDN,” kata anggota Komisi I DPR Abdul Kharis pada Katadata, Rabu (26/6).
Abdul tidak menjelaskan lebih lanjut apa langkah yang akan dilakukan pemerintah mengatasi hal ini. Ia juga tidak mengonfirmasi apakah DPR akan membentuk Panitia Khusus karena hal serupa kerap terjadi.
Kominfo sendiri mengatakan sejumlah layanan pemerintahan mulai pulih setelah adanya gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan bilang, ada tiga layanan yang sudah berangsur pulih.
“Tiga layanan yang sudah berangsur pulih yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata Samuel dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (26/6).
Samuel mengatakan pemulihan layanan publik itu dilakukan setelah adanya kerja sama antara Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan TelkomSigma. Menurut Samuel menyatakan, proses pemulihan jangka pendek dilakukan dengan mengembalikan layanan di disaster recovery center (DRC) Sementara dengan menggunakan data backup PDNS 1 dan PDNS 2.
“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant PDNS 2,” ujar Samuel. Sementara itu, Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia Tbk Herlan Wijanarko menjelaskan layanan PDNS didukung dua pusat data yang berada di Tangerang dan Surabaya. Juga ada satu DRC yang bersifat cold backup di Batam.
Selain gangguan di PDN, terbaru data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System (INAFIS) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Pelaku peretasan meminta tebusan hingga US$ 7.000 dolar atau sekitar Rp 114 juta.
Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X @falconfeedsio. Menurut akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker dengan nama Samaran Moonz Haxor.
Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.