Jokowi hingga KPU Respons Kritik Mahfud Soal Penyelenggaraan Pilkada
Presiden Joko Widodo hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons pernyataan Mahfud soal ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pernyataan Mahfud dilontarkan usai Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua KPU.
Sebelumnya, Mahfud meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta semua Komisioner KPU dicopot. Ini lantaran mereka dianggap tak pantas lagi menyelenggarakan pilkada.
Berikut respons Jokowi hingga KPU:
Jokowi
Presiden mengatakan tidak ada masalah dengan Komisioner KPU yang lain. Menurutnya, KPU telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan lancar.
"Kan sudah sukses melaksanakan pemilu dan pilpres dengan lancar," kata Jokowi di Lapangan Terbang Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/7).
Jokowi mengatakan surat pengunduran diri Hasyim Asy'ari akan ditandatangani begitu sampai di meja kerjanya. "Belum sampai meja saya," katanya.
KPU
Pelaksana tugas Ketua KPU Mochammad Afifuddin berterima kasih atas kritik Mahfud. Menurutnya, pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu merupakan bentuk perhatian terhadap proses demokrasi.
"Kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat buat kita semua untuk senantiasa profesional," kata Afif di Jakarta, Senin (8/7) dikutip dari Antara.
Afifuddin juga merespons pernyataan Mahfud soal fasilitas mobil mewah di KPU. Afif mengatakan setiap Anggota KPU hanya difasilitasi dua kendaraan dinas.
"Dua yang menempel pada kami. Satunya mobil lama yang pelat merah itu bisa dipakai oleh jajaran yang lain," katanya.
Terkait fasilitas jet pribadi, Afifuddin mengatakan fasilitas tersebut untuk mengantar logistik pemilu. Ia menjelaskan pesawat jet tersebut digunakan untuk mendatangi lokasi yang sulit dijangkau karena keterbatasan waktu.
"Kami juga khawatir logistik tidak sampai ke daerah," katanya.
Kritik Mahfud
Sebelumnya, Mahfud mengkritik Komisioner KPU dan mengatakan mereka sudah tak patut menjadi penyelenggara pilkada. Tak hanya itu, Mahfud mendengar kabar ada pimpinan KPU yang saat ini menggunakan tiga mobil dinas yang mewah. Lalu ada pula komisioner yang berlebihan dalam menyewa pesawat jet.
Oleh sebab itu, ia meminta para pimpinan KPU segera dicopot meski tak perlu membatalkan hasil Pemilihan Umum 2024. "Sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," katan Mahfud dalam akun X-nya, Senin (8/7).