Partisipasi Warga di Pilkada Turun, Pemerintah Kaji Revisi Jarak dengan Pilpres
Pemerintah mengkaji revisi regulasi pemilihan umum (pemilu) untuk mengatur jarak ideal antara pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Hal ini karena adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan penurunan tingkat partisipasi warga untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Jakarta.
"Jadi ini kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu yang lebih besar, yaitu revisi perbaikan sistem pemilu ke depan,” kata Bima di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (2/12).
Bima Arya menjelaskan, penurunan tingkat partisipasi warga pada Pilkada 27 November lalu cenderung dipicu oleh jarak waktu antara pemilihan yang berlangsung pada Februari lalu.
“Mungkin karena ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg dan pilpres dengan pilkada, terlalu berdekatan,” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, salah satu faktor yang mendorong penurunan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tahun ini adalah keberadaan beberapa kandidat kepala daerah yang tidak berasal dari daerah pemilihan atau wilayah tempat mereka bertarung.
“Sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih. Tapi apapun itu kami pelajari angka-angkanya, dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah ketika nanti akan merevisi sistem pemilu dan pilkada,” ujar Bima.
Pernyataan Bima serupa dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago. Dia mengatakan penurunan tingkat partisipasi warga pada Pilkada tahun ini, khususnya di Pilgub Jakarta didorong oleh jarak waktu dengan pilpres dan pileg yang hanya berjarak delapan bulan.
"Membosankan sekali bagi banyak masyarakat karena mereka memilih banyak figur," kata Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (28/11).
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat partisipasi memilih warga Jakarta terhadap pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 tahun ini berada di kisaran 57,78%. Angka ini merosot dari capaian partisipasi pemilih saat Pilgub Jakarta 2017 yang mencapai 78%.
Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilgub Jakarta tahun ini sebanyak 8,21 juta orang. Jika mengacu pada hitungan SMRC, total warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya hanya sekira 4,74 juta orang.