Kepala OIKN: Pemindahan Tugas ASN ke IKN Mulai Berjalan April 2025
Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyampaikan rencana pemindahan tugas aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota baru bertahap akan dimulai pada April 2025. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Basuki menyampaikan rencana pemindahan ASN ke IKN tahap pertama semula dapat terjadi pada Januari 2025. Namun, agenda migrasi ASN ke bandar baru mengalami penundaan karena mendekati bulan puasa dan hari raya lebaran.
"Sekarang sedang kami siapkan, sedang kami hitung semua, itu mulai April. Sebenarnya Januari, tapi kan Maret ada lebaran," kata Basuki di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/12).
Wacana pemindahan tugas ASN ke IKN terus mengalami kemunduran. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.
Pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun.
Basuki menyampaikan pemerintah tengah membentuk ekosistem masyarakat di IKN melalui pembangunan kantor dan hunian bagi pejabat yudikatif dan legislatif. Dia menyebut konstruksi kantor dan hunian anggota yudikatif dan legislatif mulai berjalan pada 2025 dan diproyeksikan selesai dua tahun setelahnya atau tahun 2027.
Pengembangan wilayah legislatif dan yudikatif di IKN merupakan salah satu fokus pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan. Daerah ini merupakan bagian dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Kawasan ini berada di wilayah pembangunan 1A atau pusat IKN.
Basuki pun menegaskan pembangunan kawasan yudikatif dan eksekutif seluruhnya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Menurut Jokowi masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.
Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya.
Jokowi menilai proses pemindahan tugas ASN, TNI-Polri ke bandar baru tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan disiapkan, seperti akomodasi tempat tinggal yang juga mencakup kesiapan fasilitas seperti air, listrik, dan infrastruktur lainnya.