BUMN Pertanian Belum Masuk Prioritas Danantara, Ini Alasannya

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan paparan saat menghadiri rapat kordinasi bidang pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 bersama Kementerian Kordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembafa lainnya di Griya Agung Palembang, Sumatera Selat
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/Spt.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan paparan saat menghadiri rapat kordinasi bidang pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 bersama Kementerian Kordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembafa lainnya di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/1/2025). Rakor tersebut membahas tentang ketahanan pangan dan ketersedian pupuk di Sumatera Selatan.
24/2/2025, 20.21 WIB

Kementerian Pertanian menyampaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di sektor pertanian dan pangan belum menjadi prioritas anggota Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa BUMN sektor pertanian memiliki karakteristik yang cenderung berorientasi pada pelayanan publik ketimbang sebagai instrumen pencari keuntungan atau komersil.

Sejumlah badan usaha negara yang dimaksud adalah Holding BUMN Pupuk PT Pupuk Indonesia dan Holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), khususnya untuk PT Sang Hyang Seri selaku BUMN penyedia benih dan pengolahan hasil pertanian.

"BUMN di sektor pertanian sementara ini belum masuk Danantara karena sifatnya lebih banyak pengabdian untuk menyuplai pupuk, menyerap gabah," kata Sudaryono di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (24/2).

Sudaryono menambahkan BUMN sektor pangan punya peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan seperti penyediaan pupuk, distribusi benih hingga penyerapan gabah petani.

Politisi Partai Gerindra itu menekankan BUMN pangan belum menjadi bagian dari Danantara dalam tahap awal ini, mengingat peran badan usaha yang mayoritas punya peran dalam menjaga stabilitas pangan daripada investasi komersial murni. "Jadi pertanian itu nanti dulu karena sifatnya adalah untuk membantu masyarakat," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang kini ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani mengatakan seluruh BUMN akan bergabung dalam Danantara. Hal ini berbeda dengan rencana awal yang menyebutkan untuk tahap pertama Danantara akan mengkonsolidasikan BUMN tertentu saja dalam Danantara.

“Bukan hanya 7 BUMN, dan memang coba kami tingkatkan. Memang ada stage-nya yang kami akan konsolidasikan semua aset ini supaya create the value, salah satu pesannya agar menjadi global champion,” ujar Rosan usai peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2).

Danantara pada tahap awal diproyeksi hanya akan mengelola 7 BUMN ditambah dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Mining Industry Indonesia atau MIND ID yang beranggotakan PT ANTAM Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk (TINS).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu