Menteri Hukum Sebut Prabowo Belum Berencana Beri Immanuel Ebenezer Amnesti

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak berniat memberi amnesti pada eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Supratman mengatakan, baik Presiden maupun Kementerian Hukum tak membahas permintaan Noel yang kini menjadi tersangka pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Ketenagakerjaan (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

“Sampai hari ini belum ada pikiran baik di Presiden maupun di Kementerian Hukum, belum ada terkait dengan hal tersebut,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8). 

Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Noel sebagai salah satu tersangka pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Ketenagakerjaan (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dalam perkara pemerasan ini, Noel diduga tahu dan terkesan membiarkan, serta turut meminta jatah pada perusahaan yang mengurus sertifikat K3. 

"Artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8).

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, sebagai Wakil Menteri, Noel memiliki fungsi kontrol di Kemnaker, namun tak digunakannya. 

"Tapi pada kenyataanya, justru setelah dia mengetahui, kemudian dibiarkan bahkan meminta. Kan ada sejumlah uang dan ada motor dari sana," kata Asep.

Noel sempat menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo memberikannya amnesti usai ditetapkan sebagai tersangka. Harapan itu diteriakkannya saat hendak masuk mobil tahanan di depan Gedung Merah Putih KPK. 

"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sambil masuk mobil tahanan.