Kerugian Akibat Kerusuhan Jakarta Capai Rp 55 M, 22 Halte Transjakarta Rusak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur akibat kerusuhan di sejumlah wilayah ibu kota mencapai Rp55 miliar. Kerugian terbesar ditanggung oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta.
Infrastruktur PT MRT Jakarta mengalami kerusakan senilai Rp3,3 miliar, sedangkan kerusakan pada fasilitas Transjakarta mencapai Rp41,6 miliar. Sementara itu, kerusakan CCTV dan infrastruktur lain ditaksir Rp5,5 miliar.
“Total kerusakan Rp 55 miliar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9).
Ia menjelaskan, terdapat 22 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa pada pekan lalu. Dari jumlah tersebut, enam halte dibakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat aksi vandalisme. Selain itu, satu pintu tol juga ikut rusak.
Mulai Memperbaiki Halte-halte yang Rusak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai memperbaiki halte-halte yang rusak sejak Sabtu (30/8). “Seluruh halte yang dirusak mulai dilakukan pembersihan, dan segera kami perbaiki. Mudah-mudahan yang rusak sedang hingga rusak berat bisa selesai pada 8 atau 9 September 2025,” ujar Pramono.
Untuk menutup biaya perbaikan, Pemprov DKI menggunakan dana kontijensi atau cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami sudah meminta pendampingan dari Kepala Kejaksaan Tinggi agar penggunaan anggaran ini sesuai aturan,” katanya.
Selain perbaikan, Pemprov DKI juga mengeluarkan dana Rp18 miliar untuk menanggung program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Estimasi kerugian dan langkah penanganan itu merupakan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota. Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD DKI Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi.
“Semua Forkopimda hadir lengkap, kami membahas berbagai hal, dan sudah ada keputusan yang ditindaklanjuti di lapangan,” kata Pramono.