Istana Beri Restu Menkeu Purbaya Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Belanja

Istana Kepresidenan mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Siasat Purbaya dinilai efektif untuk demi memastikan belanja negara berjalan optimal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai perlu solusi untuk mempercepat realisasi program prioritas pemerintah, terutama dari sumber dana kementerian/lembaga yang serapan anggarannya masih rendah. “Itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal,” kata Prasetyo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (19/9).

Prasetyo mengatakan evaluasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Menkeu nantinya harus berdasarkan data. Di sisi lain, ia mendorong Kementerian Keuangan agar terus memastikan program-program K/L terkait bisa berjalan sehingga serapan anggaran ikut optimal.

“Sudah menjadi kewajiban bersama, terutama Kemenkeu mendorong supaya pelaksanaan program-program di Kementerian yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran bisa optimal,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya berencana untuk memantau ketat penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. Purbaya berencana menarik dana dari K/L yang belum mampu membelanjakan anggarannya secara optimal hingga akhir bulan depan.

Ia menegaskan, pemerintah tak ingin menunggu sampai akhir tahun untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap. “Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kami ambil uangnya,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/9).

Purbaya melanjutkan dana itu nantinya akan dialihkan ke program produktif yang menyentuh langsung ke masyarakat. “Kami sebarkan ke program-program yang langsung siap dan langsung ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” ujarnya.

Purbaya sebelumnya menantang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjelaskan rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 70 triliun pada 2025 untuk program tersebut.

Hingga Agustus 2025, realisasi anggarannya bahkan belum mencapai setengah dari target. Purbaya menyebut, monitoring pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin. Namun, hingga kini belum jelas penyebab rendahnya serapan anggaran. Padahal program itu menargetkan 82,9 juta penerima manfaat.

“Nanti sebulan sekali kami akan jumpa pers dengan Kepala MBG. Kalau penyerapannya jelek, dia yang jelasin ke publik, saya duduk di sebelahnya,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (11/9).