Ironi Warga di Lahan Sawit: Paling Terdampak, Tapi Beli Minyak Harga Tinggi

Ketua Jaringan Jaga Deca Fatrisia Ain menyoroti ironi yang terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar area kebun kelapa sawit. Mereka justru sering kali terbebani oleh harga minyak sawit yang tinggi. 

Hal ini disampaikan Fatrisia dalam diskusi bertajuk ‘Pergerakan dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Neo-otoritarianisme di Indonesia’ yang digelar Yayasan Tifa secara daring pada Rabu (3/12). 

Ia menggambarkan situasi yang terjadi saat ini dengan adanya penambahan regulasi dalam perampasan tanah  masyarakat. Militerisasi di perkebunan sawit, menurut dia, sudah terjadi sejak orde baru. 

“Militerisasi di perkebunan sawit itu sudah lama ada. Sejak Orba, kalau bicara soal konteks generasi kakek saya itu sejak Orde Baru, kemudian Reformasi masih berlangsung juga skema yang sama, dan di generasi kami masih harus memperjuangkan hal yang sama,” kata dia. 

Ia mengungkapkan, masyarakat para pemegang hak di pedesaan justru mengalami peningkatan pelanggaran di balik ekspansi perkebunan sawit. 

“Yang kami hadapi justru itu bukan kesejahteraan, bukan upaya pemerintah untuk apa namanya, memberikan keuntungan untuk masyarakat, tetapi yang terjadi adalah justru kami menghadapi pelanggaran hak yang berlipat,” kata dia. 

Fatrisia menuturkan, masih banyak masyarakat yang dikriminalisasi karena melakukan aksi damai menuntut haknya untuk dikembalikan. 

“Aksi damai ini adalah dilaksanakan oleh masyarakat di lingkar sawit yang itu terdampak oleh program pemerintah yang dikenal dengan revitalisasi perkebunan atau dalam praktiknya itu berbentuk kemitraan inti plasma,” katanya.

Ia menceritakan dalam praktiknya di lapangan dalam pembangunan perkebunan sawit yang dimitrakan dengan korporasi, terjadi perampasan hak yang berlipat. 

“Mulai dari lahan kami yang dimitrakan itu tidak diberikan bagi hasil selama belasan tahun selama bermitra, kami justru dilimpahkan utang hingga ratusan miliar rupiah,” kata Fatrisia. 

 Di sisi lain, Fatrisia menggambarkan terdapat pula masyarakat yang harus bermigrasi karena adanya perampasan lahan dan keterbatasan lahan untuk dikelola. 

“Jadi kami melihat tidak ada sebenarnya solusi hijau yang ditawarkan selama ini. Jangankan bicara soal lingkungan, dampak sosialnya sangat berlipat ganda yang kami rasakan,” kata Fatrisia.

Jaga Deca merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia, perlindungan perempuan dan anak, pengakuan masyarakat lokal dan adat, serta keberlanjutan lingkungan.