Pemerintah Siapkan Anggaran Hingga Rp60 T untuk Darurat Bencana di 2026

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp53 triliun-Rp60 triliun untuk penanganan darurat bencana yang tercatat dalam APBN 2026. Dana ini akan digunakan untuk merespons situasi darurat bencana kapan saja diperlukan.

“Sehubungan dengan penanganan bencana, angka finalnya sedang dihitung, diperkirakan sekitar Rp53 triliun-Rp60 triliun dan sudah dianggarkan dalam APBN 2026,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1), dilansir Badan Komunikasi Pemerintah.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana siap pakai, yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat atau bencana.

“Dana siap pakai ini dialokasikan ke BNPB untuk digunakan sesuai kebutuhan apabila terjadi bencana atau keadaan darurat,” kata Prasetyo.

Selain dana untuk penanganan darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk proses pemulihan pascabencana. Prasetyo menjelaskan bahwa ada dana terpisah untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

“Untuk proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi fasilitas umum, itu memiliki alokasi tersendiri di luar dana siap pakai,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian APBN jika diperlukan. Mekanisme perubahan anggaran sudah diatur dengan baik, dan jika ada kebutuhan mendesak, pemerintah dapat melakukan penyesuaian.

“Jika ada perubahan atau perkembangan yang memerlukan penyesuaian anggaran, Presiden sudah diberikan ruang untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata dia.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun, dan defisit diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari PDB.

APBN 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, mendukung tercapainya Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur.