Di Sidang Kasus Pertamina, Ahok Soroti Hubungannya dengan Jokowi

Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini hadir sebagai saksi dalam kasus sidang tata kelola minyak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang tersebut, Ahok sempat menjelaskan hubungannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, terutama terkait tata kelola migas.

Ahok mengatakan, PT Pertamina bisa meraup laba hingga US$ 6 miliar per tahun dengan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak. Namun menurutnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menolak usulan tersebut.

Ahok mengatakan pengubahan skema subsidi tersebut akan memanfaatkan aplikasi MyPertamina. Menurutnya, aplikasi tersebut memungkinkan modifikasi subsidi BBM dari kompensasi dan subsidi menjadi barang.

"Yang terjadi, usulan pengubahan sistem yang saya sampaikan itu tidak disetujui presiden. Kalau subsidi diubah menjadi voucher digital untuk beli BBM melalui MyPertamina, saya bisa dapat laba US$ 6 miliar saat menjabat," kata Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Seperti diketahui, sistem subsidi BBM saat ini dibayarkan pemerintah melalui dua cara, yakni kompensasi untuk Pertalite dan subsidi untuk Biosolar.

Skema kompensasi membuat Pertamina harus membayar selisih harga jual dan harga keekonomian sebelum diganti pemerintah. Sedangkan skema subsidi mengharuskan pemerintah menyerahkan dana selisih harga jual dan harga keekonomian di awal tahun.

Ahok menyarankan untuk menghilangkan BBM bersubsidi dan hanya menjual Pertamax Turbo dan Dexlite. Semua masyarakat akan menikmati harga yang sama, namun penerima subsidi akan mendapatkan pengembalian dana berupa voucher digital melalui MyPertamina.

Voucher digital tersebut memungkinka penerima subsidi mendapatkan Pertamax Turbo dan Dexlite secara gratis setelah melakukan pembelian pertama. Ahok menilai skema tersebut dapat membuat penyaluran subsidi lebih tepat dan menghemat biaya penjualan.

Ahok mengatakan strategi tersebut dapat membuat MyPertamina sebagai lini usaha baru. Sebab, aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai tempat iklan mengingat 96% konsumen BBM nasional akan menggunakan MyPertamina.

"MyPertamina bisa jadi sumber keuntungan luar biasa, tapi usulan tersebut tidak pernah terealisasi karena pemerintah tidak mengizinkan kami saat itu melakukan terobosan," katanya.

PT Pertamina (Persero) memproyeksikan jumlah laba yang diraup perusahaan mencapai US$ 3,3 miliar atau Rp 54 triliun di sepanjang 2025. Jumlah tersebut naik Rp 4,5 triliun dibandingkan laba yang diperoleh perusahaan pada 2024 senilai US$ 3,13 miliar, tapi masih lebih rendah dari capaian 2023 senilai US$ 4,77 miliar.

Pernah Tawarkan Diri jadi Dirut Pertamina

Ahok juga mengusulkan agar Kejaksaan Agung memeriksa Jokowi dan Kementerian BUMN. Menurut Ahok, alasannya karena susunan direksi Pertamina kerap berubah tanpa alasan prestasi maupun kompetensi.

Ahok mencontohkan saat pencabutan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional periode 2021-2022 Djoko Priyono. Ahok mengaku sedih saat mengetahui Djoko diganti atas perintah Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN ini keterlaluan karena mencopot orang bukan dengan alasan meritokrasi. Pak Djoko ini orang terbaik di KPI. Karena itu saya minta periksa Kementerian BUMN dan bila perlu Presiden (Jokowi). Kenapa orang terbaik dicopot?" kata Ahok.

Ahok mengatakan, dirinya hanya mengganti jajaran direksi di Pertamina maupun anak perusahaanya jika ada pelanggaran serius. Namun kebijakan tersebut berubah pada 2021 lantaran keputusan pengangkatan direksi maupun komisaris dipindahkan ke Kementerian BUMN.

Ahok sempat melaporkan kebijakan tersebut kepada Jokowi pada 2021. Meski demikian, Jokowi disebutnya tidak memberikan respon hingga mantan wakilnya di Provinsi DKI Jakarta itu memutuskan untuk mengundurkan diri pada akhir 2023.

Sebelum mengundurkan diri, Ahok sempat menawarkan diri kepada Jokowi untuk menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2022. Namun usulan tersebut kembali tidak direspons Jokowi.

Ahok mengatakan, tidak dihiraukannya usulan menjadi direktur utama menjadi salah satu alasan pengunduran dirinya pada akhir 2023. Walau demikian, Ahok menekankan alasan utama pengunduran dirinya adalah untuk mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Saya keluar dari Pertamina karena alasan politik. Saya sudah berbeda pandangan dengan Jokowi saat itu," katanya.