Pemerintah menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap dan infrastruktur jembatan di tiga provinsi di Sumatera imbas bencana banjir dan tanah longsor mencapai Rp 130 triliun.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, menjelaskan kebutuhan anggaran Rp 130 triliun itu akan dipenuhi multi-years selama tiga tahun. Adapun besaran jumlah kebutuhan dana berasal dari hitung-hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merupaka usulan sejumlah kementerian serta pemerintah daerah.
Ia mengatakan, rancangan anggaran itu ditargetkan dapat menjadi rencana induk paling lambat pada 1 April 2026. Anggaran tersebut kemudian akan dialokasikan kepada kemeterian terkait untuk menggarap sejumlah infrastruktur tertentu seperti hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.
Hingga 24 Maret 2026, total rencana pembangunan hunian tetap mencapai 36.669 unit. Sebanyak 27.104 unit direncanakan dibangun di Aceh, 5.815 unit di Sumatera Utara, dan 3.750 unit di Sumatera Barat.
Dari target tersebut, menurut dia, sebanyak 1.359 unit hunian tetap tengah dalam tahap pembangunan. Progres pembangunan tersebar di Aceh sebanyak 388 unit, Sumatera Utara 524 unit, dan Sumatera Barat 447 unit.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang telah rampung sepenuhnya baru mencapai 110 unit. Sebanyak 104 unit berada di Aceh dan 6 unit di Sumatera Barat, sedangkan di Sumatera Utara belum terdapat unit yang selesai dibangun.
Tito menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum juga mengusulkan anggaran sekitar Rp 70 triliun untuk mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Anggaran tersebut direncanakan digunakan dalam kurun waktu tiga tahun, mencakup pembangunan infrastruktur permanen seperti normalisasi sungai, pembangunan jembatan dan jalan permanen, serta pembangunan kembali sarana ibadah dan berbagai fasilitas umum. “Menteri PU saja ajukan Rp 70 triliun untuk tiga tahun,” ujar Tito.
Dalam paparannya, Tito menjelaskan dampak ekonomi imbas bencana juga terasa hingga ke level pemerintahan desa. Kementerian Dalam Negeri mencatat total kerugian pada fasilitas desa di tiga provinsi mencapai sekitar Rp 211,73 miliar. Kerusakan tersebut meliputi 1.157 kantor desa, 335 balai desa, serta ratusan unit pasar desa dan badan usaha milik desa (BUMDes).
Kerusakan tersebut tersebar di tiga provinsi, dengan dampak terbesar terjadi di Aceh. Di wilayah ini, tercatat 1.056 kantor desa rusak, disertai 314 balai desa, 110 pasar desa, dan 189 unit BUMDes yang terdampak. Total kerugian fasilitas desa di Aceh diperkirakan mencapai Rp 181,68 miliar.
Sementara itu, di Sumatera Utara, kerusakan mencakup 61 kantor desa, 19 balai desa, serta 16 BUMDes dengan total kerugian sekitar Rp 9,96 miliar. Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 40 kantor desa dan sejumlah fasilitas lain terdampak dengan estimasi kerugian Rp20,08 miliar.
Tak hanya bangunan, infrastruktur pendukung pemerintahan desa juga mengalami kerusakan masif. Ia mencatat 2.264 jalan desa dan 1.161 jembatan desa terdampak di ketiga wilayah, dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari Rp 4,33 triliun.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
