Istana Siapkan Skema Potong Gaji Menteri dan Wamen untuk Efisiensi Anggaran

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menyampaikan rencana mengenai pemotongan gaji menteri dan wakil menteri saat ini masih dalam tahap pembahasan. Ia menyebutkan, skema pokok terkait pemangkasan gaji pejabat kabinet akan dirapatkan dalam beberapa hari ke depan.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat," kata Teddy di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/4).

Teddy mengatakan belum ada keputusan final terkait implementasi pemotongan gaji menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. "Belum ada keputusan apapun," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Ia menilai besaran gaji pejabat saat ini sudah cukup tinggi sehingga penyesuaian menjadi langkah progresif dalam mendukung penghematan fiskal. “Setuju, itu bagus, gajinya sudah kegedean,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3).

Meski begitu, Purbaya menyatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran nominal pemangkasan gaji pejabat tinggi negara.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2020-2025 menjelaskan, pemerintah telah meminta kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat ditunda sementara.

Langkah tersebut difokuskan pada pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan rapat yang tidak memiliki urgensi, serta program atau kebijakan yang dampaknya relatif kecil atau lambat terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” kata Purbaya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga sebelumnya mengatakan tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). “(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Prasetyo kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).