Anggaran MBG 2027 Bakal Lebih Rendah karena Pemangkasan Penerima Manfaat

Badan Gizi Nasional (BGN) mengisyaratkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Pasalnya, pemerintah akan memangkas jumlah penerima manfaat selambatnya mulai bulan depan.

Pelaksana harian (Plh) Ketua BGN, Agustina Arumsari mengatakan, pihaknya masih melakukan sinkronisasi terkait anggaran MBG untuk tahun depan. Hal ini menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu sekitar 30 hari untuk mempertajam kriteria penerima manfaat program itu.

"Saya mau penajaman penerima manfaat MBG ini melalui kajian kesehatan, pendidikan, dan hukum. Tentu saja ujung-ujungnya revisi anggaran dan ada dampak pengurangan anggaran tahun depan," kata Arumsari dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/7).

Secara umum, anggaran Program MBG pada tahun ini awalnya diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun. Angka tersebut akhirnya menyusut jadi Rp 268 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Bulan lalu, Arumsari menyampaikan anggaran MBG sementara ini dapat dipangkas lagi sekitar Rp 40 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun. Hingga kini, BGN masih menghitung hasil akhir efisiensi Program MBG.

Arumsari menjelaskan, mayoritas pengurangan anggaran MBG berasal dari pengurangan penerima manfaat. Menurutnya, BGN telah memiliki daftar sekolah yang dinilai tidak membutuhkan program tersebut.

Hingga 18 Juni 2026, BGN menemukan 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa tidak membutuhkan Program MBG. Namun BGN belum menetapkan apakah penerima manfaat yang tidak membutuhkan itu akan mengurangi total penerima manfaat MBG atau hanya dialihkan.

"Presiden memberikan kami waktu sebulan untuk mempertajam data penerima manfaat MBG. Kami sudah punya data ancar-ancar sekolah yang tidak membutuhkan MBG, tapi belum final," katanya.

Sebelumnya, Arumsari juga menyampaikan penajaman data penerima manfaat akan dilakukan selama penghentian sementara distribusi MBG selama 18 hari hingga 13 Juli. Menurut dia, langkah itu bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi.

BGN saat ini masih menyusun kriteria penerima manfaat yang akan digunakan dalam distribusi program ke depan. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

Oleh karena itu, pendapatan keluarga akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penyaluran Program MBG. Menurut Arumsari, pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran program lebih efisien pada tahun depan.

"Mungkin formula yang ada saat ini belum bisa seideal yang kami bayangkan. Namun gambaran mekanisme distribusi MBG akan mengacu pada tingkat kerentanan gizi sebuah daerah, kondisi sosial-ekonomi penerima, dan akses gizi sebuah daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan jumlah penerima manfaat MBG tahun ini akan berkurang. Kondisi tersebut membuat target penerima manfaat sebanyak 82,6 juta orang pada akhir tahun berpotensi tidak tercapai.

Menurut Nanik, berkurangnya jumlah penerima manfaat terjadi karena BGN akan melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci kapan moratorium itu akan berakhir.

Nanik mengatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo pada Rabu (3/6). Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat.

"Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).