Kandidat Kuat Gubernur BI yang Baru Mengerucut ke Dua Nama

Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setidaknya ada dua calon kuat yang santer disebut-sebut bakal menggantikan Perry Warjiyo, yang mengundurkan diri secara mendadak pada awal pekan ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti merupakan calon kuat nakhoda baru bank sentral Indonesia. Kansnya cukup besar karena saat ini Destry dipercaya jadi Pejabat Sementara Gubernur BI. Penunjukan Destry melalui rapat dewan gubernur BI pada 26 Juli 2026 atau sehari setelah Perry mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.

Destry sudah dua periode terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI, yakni periode 2019-2024 kemudian berlanjut periode 2024-2029.

Selain Destry, satu lagi kandidat kuat Gubernur BI yang baru adalah Aida S. Budiman yang saat ini menjabat Deputi Gubernur BI Ia menjabat Deputi Gubernur BI sejak 2022 dengan masa jabatan hingga 2027.

Sebelum menjabat Deputi Gubernur BI, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022.

Sumber lain Katadata menyebutkan, selain dua perempuan pejabat senior BI tersebut, ada juga satu calon lain dari eksternal BI. "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga masuk bursa pencalonan Gubernur BI," katanya, Selasa (28/7).

Merespons sosok yang akan menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memberikan bocoran. Airlangga meminta agar publik sabar menunggu. “Kita tunggu saja dulu,” kata dia.

Sejumlah ekonom menilai sosok pengganti Perry harus memiliki kredibilitas tinggi, mampu menjaga independensi BI, serta diterima oleh pelaku pasar.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kriteria pertama yang harus dimiliki gubernur BI berikutnya adalah kredibilitas serta keberanian menjaga independensi bank sentral.

"Bank Indonesia memang harus berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi tetap harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada stabilitas harga dan nilai tukar ketika kepentingan jangka pendek mendorong arah yang berbeda," kata Yusuf kepada Katadata, Selasa (28/7).

Menurutnya, calon gubernur BI juga harus memiliki penguasaan makroekonomi dan kebijakan moneter yang kuat. Kemampuan tersebut tidak hanya terkait latar belakang akademik, tetapi juga memahami dampak perubahan suku bunga terhadap inflasi, konsumsi, investasi, arus modal, hingga pergerakan nilai tukar rupiah.

Yusuf menilai tantangan gubernur BI ke depan semakin besar setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain menjaga stabilitas nilai rupiah, BI kini juga memiliki peran lebih luas dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Tantangannya adalah menyeimbangkan berbagai tujuan tersebut tanpa kehilangan fokus pada mandat utamanya," ujarnya.

Selain kompetensi teknis, Yusuf menilai kemampuan komunikasi menjadi faktor yang tidak kalah penting. Menurutnya, setiap pernyataan gubernur BI dapat langsung mempengaruhi ekspektasi pelaku pasar sehingga komunikasi yang konsisten dan mudah dipahami menjadi bagian dari instrumen kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya kredibilitas di mata investor global, lembaga pemeringkat, dan bank sentral negara lain untuk menjaga kepercayaan pasar, terutama ketika terjadi gejolak ekonomi.

"Terakhir adalah rekam jejak dan integritas. Pengalaman menghadapi tekanan di pasar keuangan jauh lebih bernilai daripada sekadar pemahaman teori karena kualitas kepemimpinan justru diuji saat krisis. Pada akhirnya, integritas menjadi fondasi dari seluruh kriteria tersebut," katanya.

Mengenai nama-nama yang beredar, Yusuf enggan membandingkan siapa yang lebih layak karena baik Destry maupun Aida sama-sama berasal dari internal Dewan Gubernur BI dan memiliki pengalaman yang relevan.

"Yang lebih penting adalah publik menilai setiap calon dengan standar yang sama, yaitu independensi, kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, dan integritas. Prosesnya juga masih berjalan karena Presiden akan mengusulkan beberapa nama kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Menurut dia, siapa pun yang memimpin BI harus memenuhi sejumlah kriteria agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.

"Siapa pun yang memimpin BI, dia harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bisa diterima oleh pasar, mempunyai kredibilitas secara integritas, keilmuan dan pengalaman, mampu mengakomodasi kebijakan Presiden Prabowo dan pada saat bersamaan mampu mempertahankan independensi BI, serta mempunyai gaya komunikasi yang efektif," kata Wijayanto.

Ia menilai keseimbangan antara mendukung agenda pemerintah dan menjaga independensi bank sentral menjadi tantangan utama gubernur BI berikutnya. Menurutnya, independensi merupakan fondasi agar setiap kebijakan moneter tetap berorientasi pada stabilitas ekonomi jangka panjang dan tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek.