Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penggunaan atap asbes masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan rumah layak huni di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026, sebanyak 9,34% rumah tangga masih menggunakan asbes sebagai bahan atap rumah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan asbes tidak termasuk bahan atap yang memenuhi kriteria rumah layak huni dalam penyusunan indikator ketahanan bangunan.

“Sehingga asbes itu masuk kepada yang tidak layak. Karena itu, karena asbes tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan, karena memang secara SDGs pun asbes itu tidak memenuhi syarat kesehatan,” kata Amalia dalam pemaparan Statistik Perumahan 2026, Kamis (13/8).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2024 menyampaikan, material asbes pada bangunan rumah dapat memicu sejumlah penyakit bagi penghuninya terkait tingginya kandungan karsinogenik di dalamnya. Asbes bisa dikategorikan sebagai Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Separuh Rumah di Jakarta Masih Pakai Atap Asbes

Data BPS menunjukkan penggunaan atap asbes paling tinggi terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, yakni mencapai 56,70% rumah tangga. Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta dengan 54,59%. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 9,34%.

Berikut 10 provinsi dengan persentase rumah tangga pengguna atap asbes tertinggi berdasarkan data BPS 2026:

1. Kepulauan Bangka Belitung: 56,70%

2. DKI Jakarta: 54,59%

3. Kepulauan Riau: 29,79%

4. Banten: 16,52%

5. Jawa Barat: 15,02%

6. Nusa Tenggara Barat: 9,51%

7. Lampung: 8,56%

8. Kalimantan Selatan: 6,40%

9. Jawa Timur: 6,18%

10. Jawa Tengah: 5,70%

Amalia mengatakan tingginya penggunaan asbes di sejumlah wilayah perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan asbes di sejumlah provinsi tercatat sangat rendah.

“Provinsi lain di bawah 30%, Bapak Ibu. Bahkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara dan Gorontalo, tidak ada Pak, jarang sekali atau tidak ketemu yang menggunakan asbes,” ujarnya.

Apa Saja Kriteria Rumah Layak Huni?

Penggunaan asbes tersebut berkaitan dengan salah satu dari empat komponen penyusun indikator rumah layak huni, yakni ketahanan bangunan.

Selain ketahanan bangunan, tiga komponen lainnya adalah kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, serta akses terhadap sanitasi layak.

BPS mencatat seluruh komponen rumah layak huni mengalami peningkatan pada 2026.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan yang memenuhi syarat naik dari 87,10% pada 2025 menjadi 87,5% pada 2026.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang memenuhi kecukupan luas lantai per kapita meningkat dari 94,66% menjadi 94,91%.

Akses terhadap air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%. Adapun akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 85,37% pada 2025 menjadi 86,37% pada 2026.

Dalam aspek ketahanan bangunan, BPS menyebut bahan atap yang memenuhi kriteria antara lain beton, genteng, seng, atau kayu sirap.

Untuk dinding, bahan yang termasuk dalam kriteria antara lain tembok, plesteran, anyaman bambu kawat, kayu, atau papan.

Sementara itu, bahan lantai yang memenuhi kriteria mencakup marmer, granit, keramik, vinil, karpet, kayu, papan, semen, hingga bata merah.

Persoalan kualitas bangunan juga muncul di tengah penurunan backlog rumah layak. BPS mencatat backlog 2, yang menggambarkan rumah tangga yang belum menempati rumah layak, turun dari 25,33% pada 2025 menjadi 24,03% pada 2026.

Secara jumlah, backlog 2 pada 2026 mencapai sekitar 18,01 juta rumah tangga, turun dari sekitar 18,77 juta rumah tangga pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 turun menjadi 12,39% pada Maret 2026 dari 13% pada Maret 2025. Secara jumlah, backlog 1 mencapai sekitar 9,29 juta rumah tangga.

Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau meningkat dari 68,4% pada 2025 menjadi 70,3% pada 2026.

Data itu menunjukkan kondisi perumahan nasional membaik, tetapi persoalan kualitas hunian masih menjadi tantangan. Salah satunya tecermin dari masih adanya rumah tangga yang menggunakan material atap yang tidak memenuhi kriteria ketahanan bangunan BPS, termasuk asbes.