Ketika Keresahan di WhatsApp Berujung Donasi Rp 4 Juta untuk Demo Warga Pati

Seorang perempuan berusia 67 tahun berjalan pelan menembus kerumunan massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8). Ia datang bukan untuk berorasi, melainkan membawa titipan uang tunai sebesar Rp 4 juta dari rekan-rekannya di sebuah grup WhatsApp (WA).

Perempuan asal Jakarta Selatan itu tidak berjalan sendiri. Ia mengaku hanya ditemani seorang petugas keamanan pribadinya, sementara akses masuk ke tengah kerumunan justru ia dapatkan dari bantuan seorang pengemudi ojek online (ojol) yang menuntunnya melewati sesaknya massa.

“Ada bersama satpam saya. Tapi saya masuk ke sini dibantu abang ojol ini. Kalau enggak dibantu, saya enggak bisa masuk,” ujarnya sembari menepuk pundak seorang pengemudi ojol di sampingnya.

Wanita yang saat itu mengenakan jaket denim biru muda itu enggan memberitahu identitas pribadinya. Ia mengatakan langkah solidaritas warga sipil yang bergerak tanpa diminta itu berawal dari keresahan panjang terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

Keresahan itu kemudian mendorong dirinya dan rekan-rekannya untuk berkontribusi dalam unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Donasi berbalut amplop putih itu kemudian ia serahkan langsung kepada aktivis AMPB, Paijan Jawi, di tengah lokasi aksi. “Karena acaranya hari ini maka harus segera tersampaikan ke mereka,” ujarnya, dengan langkah terburu. 

Ia bercerita, inisiatif donasi berawal dari diskusi yang semula hanya berupa keluhan di grup percakapan WA. Anggota grup mengumpulkan donasi dan sepakat menyalurkan langsung agar bantuan tersebut dapat segera dirasakan oleh massa aksi.

“Kami lama-lama resah, pemerintahan Indonesia 81 tahun tidak membawa kebaikan bagi rakyat. Dan kami selama ini hanya mengomel saja di grup WhatsApp. Maka kemarin kami berinisiatif dan terkumpul Rp 4 juta dari anggota grup kami,” kata Wanita tersebut.

Di sisi lain lokasi aksi, tepatnya di depan Senayan Park (Spark), dukungan logistik datang dari Humanity Care. Founder Humanity Care, Hernandes Chandra, memimpin langsung distribusi bantuan bagi massa aksi sejak pagi.

Lembaga kemanusiaan itu mengerahkan lima truk toilet portabel ke lapangan. Empat unit ditempatkan di kawasan Spark dan satu unit lainnya disiagakan tepat di depan Gedung DPR, titik pusat konsentrasi massa.

Selain toilet portabel, satu truk penuh berisi logistik berupa makanan, minuman, dan alat kesehatan turut dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan massa selama aksi berlangsung. Tiga unit ambulans turut disiagakan sebagai antisipasi kondisi darurat medis.

“Donasi ini dari warga untuk warga. Banyak warga yang terus berdatangan, tentunya kami distribusi ke masyarakat yang memang tujuannya untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” kata Chandra di depan Spark pada Kamis (27/8).

Selain bantuan logistik fisik, penggalangan dana tunai turut dilakukan Humanity Care melalui media sosial Threads. Chandra mengatakan donasi digital itu menembus angka ratusan juta rupiah

Sebanyak 30 relawan Humanity Care diturunkan langsung ke lapangan dan bersiaga hingga pukul tiga sore untuk mengawal distribusi bantuan logistik kepada massa aksi.

Rencana lanjutan turut disiapkan, yakni memborong sekitar 50 gerobak dagangan UMKM di sekitar lokasi aksi yang hasilnya akan dibagikan kembali kepada warga dan massa aksi secara cuma-cuma.

“Kami siaga sampai jam 15.00 saja. Kami paham karena setelah itu sudah tidak jelas lagi massa aksi dan situasi menjadi lebih tidak kondusif,” kata Chandra.

Pimpinan DPR Janji Mundur Jika RUU Perampasan Aset Molor

Pagelaran aksi AMPB mengundang reaksi anggota dewan yang tengah melangsungkan sidang paripurna di Gedung Parlemen. Koordinator AMPB Supriono alias Botok pun terpantau masuk ke ruangan sidang paripurna sesaat setelah memulai demonstrasi di depan GPR.

Botok mengatakan pihaknya diundang masuk ke kawasan DPR oleh pimpinan DPR melalui tim negosiator semalam, Rabu (26/8). Menurutnya, pertemuan dengan pimpinan DPR tidak akan membatalkan demonstrasi yang dijadwalkan hari ini sejak pekan lalu.

Botok menyampaikan aspirasi yang dimiliki kelompoknya hanya dua, yakni sahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset khusus Koruptor dan implementasikan hukuman mati bagi koruptor.

AMPB memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset khusus Koruptor dalam pembukaan demonstrasi hari ini. Karena itu, Botok menekankan pihaknya menuntut Presiden Prabowo Subianto dan para legislator untuk mengesahkan kebijakan tersebut.

"Apapun regulasinya, apapun dasarnya, rakyat sudah ingin RUU Perampasan Aset disahkan, intinya sudah (ingin) diketok (disahkan)," kata Botok di Gedung DPR, Kamis (27/8).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasco, menandatangani surat perjanjian dengan AMPB. Salah satu isinya pengunduran diri dari jabatannya jika Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak disahkan selambatnya 15 Desember 2026.

Dasco menandatangani dokumen tersebut di penghujung audiensi dengan AMPB. Selain Dasco, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga menandatangani dokumen yang sama.

"Kami, pimpinan DPR, berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset tepat waktu, dan kami tidak ada masalah tentang perjanjian ini. Kalau tidak selesai sebelum tenggat waktu, kami mengundurkan diri. Tidak ada masalah," kata Dasco di Gedung DPR, Kamis (27/8).