BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari daftar penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah-sekolah tersebut mayoritas merupakan sekolah swasta yang dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri.

“Kami sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG,” kata Sudaryono kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

Sudaryono mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya BGN menajamkan penerima manfaat sekaligus memastikan anggaran MBG digunakan secara tepat sasaran.

Ia mencontohkan, sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari tidak lagi mendapatkan alokasi MBG. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut memiliki sistem pendidikan berasrama dan fasilitas makan yang telah menjadi bagian dari kegiatan sekolah.

“Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari. Itu kan sekolah-sekolah berasrama,” katanya.

Sudaryono juga menuturkan, masyarakat dapat mengecek status penerima MBG suatu sekolah melalui sistem Radar MBG. Ia mencontohkan sejumlah sekolah swasta seperti JIS dan Cikal yang dapat dicek status alokasi MBG-nya.

“Di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” kata Sudaryono.

Pencatatan Ganda 6 Juta Penerima MBG

Di sisi lain, BGN juga menemukan adanya sekitar 6 juta penerima manfaat yang terindikasi tercatat secara ganda.

Ia mencontohkan, seorang siswa yang tercatat sebagai penerima MBG di pesantren sekaligus terdaftar sebagai siswa SMP.

“Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia ternyata siswa SMP. Jadi ada dobel-dobel itu semua kita sisir,” katanya.

Sudaryono menyebut, penataan data penerima tersebut berkaitan langsung dengan anggaran karena perubahan jumlah penerima akan memengaruhi kebutuhan dana program MBG.

“Dapat enggak dapat itu pasti ada urusannya sama uang. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang,” katanya.

Selain data penerima, BGN juga menemukan 414 dapur MBG yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana. BGN kemudian menarik kembali dana tersebut dan mengembalikan Rp 311 miliar ke kas negara.

Adapun, untuk anggaran MBG 2027, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.