NasDem Tanggapi Pernyataan AHY soal Kekuasaan Bersifat Sementara

Partai Nasional Demokrat atau NasDem menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal kekuasaan. Pernyataan yang dimaksud yakni ungkapan AHY yang menyebut kekuasaan di dalam negeri bersifat sementara dan memiliki batas waktu. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya saat menghadiri peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat.

"Tantangan kita sebagai sebuah bangsa saat ini adalah situasi politik yang stabil. Saya harap semua partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama untuk mengawal dan menyukseskan program dan kebijakan prioritas Presiden Prabowo," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Partai Demokrat tercatat menjadi partai oposisi hampir 10 tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai yang identik dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu baru masuk ke dalam koalisi pemerintahan pada 21 Februari 2024 setelah AHY ditunjuk Jokowi menjadi menteri agraria dan tata ruang (ATR).

Partai Demokrat lalu menjadi salah satu parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2024. Alhasil, Partai Demokrat kembali menjadi partai pendukung pemerintah dengan masuknya AHY dalam Kabinet Merah Putih sebagai menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Saan pun menilai pernyataan AHY tersebut sebagai sikap politik terhadap pemerintah saat ini. Namun politikus NasDem itu menekankan pihaknya tetap menghormati pernyataan yang dilontarkan AHY di acara HUT Partai Demokrat itu.

Pada saat yang sama, Saan mengingatkan agar seluruh partai politik tidak menafsirkan pernyataan tersebut secara negatif. Sebab, kekompakan koalisi politik saat ini menjadi penting untuk menjaga kekondusifan internal koalisi.

"Sikap politik terbaik yang harus ditunjukkan harus mengedepankan semangat untuk menjamin kepastian dan stabilitas politik agar program pemerintah bisa berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, AHY mengingatkan kadernya bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan pada akhirnya harus kembali kepada rakyat. Pernyataan AHY itu berbuntut panjang menimbulkan polemik di kalangan politisi. Bahkan, pernyataan putra sulung SBY itu juga dikaitkan dengan persiapan menjelang Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2029.

Dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9) lalu, AHY menyebut kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurut dia, kekuasaan merupakan amanat rakyat yang memiliki batas waktu sehingga setiap pemimpin harus memahami adanya pergantian kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY kala itu.

Dia lantas meminta kader Demokrat memegang prinsip tersebut untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Dia menilai, demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.