Prabowo Jelaskan Alasan Kurangi Transfer ke Daerah: Banyak Anggaran Bocor

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan latar belakang pemerintah mengurangi transfer ke daerah. Prabowo menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun.

Prabowo menilai pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya diikuti dengan penggunaan anggaran daerah secara optimal. Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah belum menjalankan tanggung jawab pembangunan yang menjadi kewenangannya meski telah menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan pengelolaan sektor pendidikan. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan tingkat SMA, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab terhadap pendidikan SD dan SMP.

Namun, Prabowo menyebut masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan karena pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan di wilayahnya.

“Ternyata sekian puluh tahun banyak pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran yang dia harus gunakan, bahkan dipotong, bisa dikatakan disunat. Akibatnya banyak sekolah runtuh,” kata Prabowo dalam tayangan sesi wawacana ‘Presiden Prabowo Menjawab’, dikutip dari kanal Youtube Prabowo Subianto pada Kamis (17/9).

Prabowo juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di daerah. Dia menyebut sejumlah jalan kabupaten dan jalan provinsi tidak mendapatkan perbaikan meski pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut sebelumnya juga mendorong pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Instruksi Presiden atau Inpres untuk memperbaiki sejumlah jalan daerah.

“Di pemerintahan Pak Jokowi 2-3 tahun terakhir beliau cek jalan-jalan kabupaten tidak tidak diperbaiki, padahal itu tanggung jawab kabupaten. Kalau tidak salah 2 tahun terakhir beliau terpaksa pakai inpres,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, persoalan pengelolaan anggaran daerah berkaitan dengan masalah kebocoran anggaran dalam APBN dan APBD. Dia memperkirakan kebocoran tersebut mencapai sekitar 30% dari anggaran.

Prabowo menilai belanja barang menjadi salah satu sektor yang memiliki risiko kebocoran tinggi. Menteri Pertahanan 2019-2024 itu mengaitkan persoalan tersebut dengan tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.

Prabowo menyebut biaya politik untuk memenangkan pemilihan bupati dapat mencapai sekitar Rp50 miliar. Sementara itu, biaya politik untuk memenangkan pemilihan gubernur dapat mencapai sekitar Rp200 miliar.

Menurut Prabowo, tingginya biaya politik menciptakan persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilihan akan menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya politik tersebut setelah menjabat. “Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak ngemplang APBD?” kata Prabowo.