Berita transfer ke daerah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Purbaya mengatakan pemerintah daerah (Pemda) memiliki TKD dua kali lipat lebih besar dari 2025. Ia menyebut seharusnya belanja daerah di Februari 2026 tidak melambat.

Analisis terhadap kebijakan awal rezim Prabowo-Gibran yang menunjukkan tarik-ulur antara desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan dalam aspek fiskal, politik, dan administrasi.

Belum terlambat bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan dana transfer ke daerah sebelum kebijakan tersebut sepenuhnya diimplementasikan pada tahun anggaran 2026.

Kemenkeu merelaksasi penyaluran dana transfer ke daerah alias TKD tanpa syarat ke sejumlah wilayah terkena dampak bencana di Sumatra. Nilainya Rp 46,05 triliun hingga 2026.

Persoalannya, pemerintah pusat sedang mengencangkan ikat pinggang, mengutamakan proyek prioritas skala nasional, sehingga mengurangi transfer ke daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penurunan anggaran transfer ke daerah sebesar 24% untuk tahun depan disebabkan oleh maraknya kasus korupsi dan ketidakefisienan dalam penggunaan ang

Otonomi daerah memang belum sempurna, sehingga ke depan kebijakan otonomi daerah perlu diperkuat.

Siklus destruksi kreatif dihadapkan pada kepentingan status quo dan modus-modus populis dengan tujuan mengamankan kekuasaan semata.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menahan peningkatan TKD karena pertimbangan pengelolaan anggaran daerah yang sering bermasalah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menimbang penambahan alokasi dana ke daerah dan menegaskan tidak akan ada pemotongan TKD lebih lanjut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas dana transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus hingga dana desa.

Transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk disalurkan ke daerah. Tujuannya, untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 857,6 triliun atau naik 5,3% dibandingkan tahun 2023.

Transfer ke daerah adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Saat ini, terdapat 6 jenis dana transfer ke daerah.