Anggota DPR Rieke Desak Bongkar Penerima Dana Sawit, Singgung Eks Mendag Lutfi

Anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka merespons pernyataan Menteri Perdagangan 2020-2022 Muhammad Lutfi soal perusahaan sawit yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rieke meminta daftar perusahaan sawit yang menerima dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) periode 2015-2023 diungkap.  Subsidi tersebut berasal dari dana pungutan ekspor sawit.

Rieke mengatakan, BPDPKS telah mengucurkan dana subsidi kepada korporasi sejumlah Rp 176,1 triliun selama periode 2015 hingga 2023. 

Dia menjelaskan, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk petani swadaya ataupun dipakai untuk memulihkan lingkungan. Namun, 83% dana tersebut justru digunakan untuk mensubsidi program bahan bakar nabati biodiesel korporasi besar. 

Perusahaan sawit juga masih mendapatkan lagi suntikan dana dari anggaran negara sebanyak Rp 7,28 triliun untuk subsidi minyak goreng curah yang disebut mengalir pada korporasi besar.

“Para penikmat subsidi BPDPKS ini wajib membayar seluruh biaya penanganan karhutla, membayar ganti rugi ekologis dan membiayai total pemulihan hutan serta lahan Indonesia yang rusak,” kata Rieke dalam postingan akun instagram pribadinya, dikutip Kamis (22/10).

Dia menyebut pemerintah harus memberi sanksi administratif namun juga penegakan hukum pidana dan perdata. Dalam unggahannya, Rieke juga turut merespon pernyataan Lutfi dan posisinya saat menjadi Mendag.

“Pak Lutfi, sewaktu menjadi Mendag pasti punya data siapa saja (pihak) yang mendapatkan kucuran dana triliunan baik untuk biodiesel maupun subsidi minyak goreng,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Rieke meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menindak mafia sawit hingga ke akar. Penindakan ini dilakukan lintas negara, baik lokal maupun asing, termasuk yang berasal dari Singapura dan Malaysia 

“Ungkap indikasi kejahatan keuangan dana sawit, bongkar usut tuntas dana sawit di BPDPKS, usut tuntas kejahatan lingkungan,” ucapnya.

Di sisi lain, Rieke mengatakan Kejaksaan Agung telah menyita uang korporasi sawit hingga Rp 13 triliun. Namun menurutnya jumlah ini tidak sebanding dengan kucuran data pungutan ekspor sawit yang sudah dikeluarkan untuk subsidi korporasi.

“Sementara kasus hukumnya terindikasi mandek. Lahan-lahan konsesi milik modal asing Singapura dan Malaysia ini indikasinya justru sedang membara," katanya.

Sebelumnya, Lutfi menyoroti tetangga RI yakni Singapura dan Malaysia atas karhutla. Dia menyinggung beberapa perusahaan sawit yang terindikasi merusak lingkungan memiliki induk di Singapura.

Belum ada konfirmasi soal dana ini dari BPDPKS. Hingga berita ini ditulis, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman belum merespons pesan singkat dari Katadata.co.id.