Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri karena Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan Irjen AS (Ahrie Sonta Nasution) usai penyadapan ilegal yang dilakukan sejumlah jenderal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

 

Selain sanksi pemecatan, Ahrie juga dijatuhi sanksi etik yakni dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Hal tersebut merupakan hasil persidangan KKEP yang dilakukan pada Selasa (11/11).

 

"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/11) dikutip dari Antara.

 

Ahrie diduga melakukan pelanggaran saat menjabat  sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan kewenangan terhadap perangkat teknologi milik Polri untuki melakukan penyadapan ilegal.

 

"Secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnnny.

 

Meski demikian, ia menyatakan banding atas vonis pemecatan tersebut. Johnny mengatakan proses pengajuannya akan diperiksa oleh komisi banding. 

 

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka penyadapan Prabowo. Selain Ahrie, tiga nama lain adalah Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), Irjen EHS (Eko Hadi Santoso), dan Irjen SU (Slamet Uliandi).