10 Poin Substansi RUU Perampasan Aset: Penyitaan hingga Pengawasan Independen
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan laporan resmi Panitia Kerja (Panja) dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Menteri Hukum, Mensesneg, Menteri Keuangan, serta Menteri PANRB tersebut, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Panja Komisi III bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 397 item.
"Panitia Kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 397," ujar Habiburokhman saat membacakan laporan Panja.
Ia merinci, dari total 397 DIM tersebut terdiri atas 160 DIM Tetap, 135 DIM Redaksional, 40 DIM Substansi, 44 DIM Dihapus, serta 18 DIM Substansi Baru. Habiburokhman juga menegaskan bahwa draf akhir aturan ini mencakup 74 pasal yang merangkum konsideran dan penjelasan secara utuh.
Adapun 10 pokok substansi tersebut membahas prosedur penyitaan, pengembalian aset kepada korban tindak pidana, hingga ruang lingkup pidana korupsi dalam perampasan aset.
10 Pokok Substansi RUU Perampasan Aset
Berdasarkan laporan resmi yang dibacakan Habiburokhman di hadapan pemerintah dan anggota dewan, berikut adalah rincian 10 pokok substansi dalam RUU Perampasan Aset :
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan pelindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui Sistem Pengelolaan Aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Di akhir laporannya, Panja Komisi III menyerahkan naskah akhir RUU Perampasan Aset yang berisi 74 pasal tersebut untuk menjadi pertimbangan bersama pemerintah agar dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.