Indef: Pemerintah Harus Diversifikasi Komoditas pada Lumbung Pangan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah. Peneliti Indef berharap pemerintah mengembangkan lebih dari satu komoditas pangan pada program lumbung pangan.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Agung Jatmiko
11/7/2020, 06.00 WIB

Insititute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap pengembangan lahan pangan di Kalimantan Tengah tidak hanya digunakan untuk penanaman padi.

"Lumbung pangan yang dibuat untuk memperkuat ketahanan pangan harus memiliki diversifikasi. Jangan hanya bergantung pada satu komoditas saja," kata Peneliti Indef Rusli Abdullah, kepada Katadata.co.id, Jumat (10/7).

Diversifikasi komoditas pangan, menurut Rusli tergolong krusial, sebab ketergantungan pada beras dapat mengerek inflasi secara cepat. Meski, memang tidak mudah mengubah pola konsumsi, di mana sebanyak 94% masyarakat mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari beras.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah mempertimbangkan proses distribusi pangan dari Kalimantan ke pulau lainnya, terutama ke Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar. Pemerintah harus mencari cara agar biaya distribusi, tidak mendorong kenaikan harga pangan yang berasal dari Kalimantan Tengah.

Sebagai informasi, pemerintah tengah serius menggarap masalah pangan. Hal ini sekaligus merespons peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Proyek food estate di kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha). Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 Ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

(Baca: Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional di Kalteng)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Rizky Alika