Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas kemajuan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Sebab, pembangunan LRT Jabodebek hanya mencapai 63% terkendala pembebasan lahan di Bekasi.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri menyatakan, pembebasan lahan yang bermasalah kebanyakan ada di depo untuk stasiun LRT wilayah Bekasi. Pihaknya pun langsung melakukan pendekatan ganti rugi untuk pembebasan lahan milik masyarakat yang terkena dampak pembangunan konstruksi LRT Jabodebek.
"Total 181 bidang lahan, penyelesaian sudah hampir 50%," kata Zulfikri di Jakarta, Selasa (2/7).
Zulfikri optimistis penyelesaian permasalahan tanah bakal selesai pada Juli. Sehingga penyelesaian konstruksi depo dan lalu lintas rel bisa berjalan lancar. "Rencana LRT Jabodebek selesai tahun 2021, kalau bisa dipercepat, mudah-mudahan bisa," ujarnya.
(Baca: LRT, Alternatif Baru Transportasi Umum Modern di Jakarta)
Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan kemajuan proyek LRT secara rinci, yaitu ruas Cawang-Cibubur mencapai 82,77%, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 52,064%, dan Cawang-Bekasi Timur 57,11%.
Biarpun masih terkendala masalah pembebasan lahan, namun Budi optimistis pembangunan konstruksi akan selesai pada tahun 2020. "Ada yang belum setuju harga, sebagian kecil, tapi sebagian besar sudah setuju," katanya.
Rencananya, LRT Jabodebek bakal masuk proses uji coba pada akhir tahun 2020 sebelum operasional aktif pada awal 2021. Biarpun begitu, pembangunan proyek LRT Jabodebek Fase II Cibubur-Bogor belum dimulai.