Tekan Tarif Tol, Pemerintah Kaji Opsi Perpanjangan Konsesi

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) dan Seskab Pramono Anung (kanan) meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/12/2018). Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
14/2/2019, 10.23 WIB

Pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi sebagai solusi menurunkan tarif tol. Kajian ini dilakukan merespons keluhan tarif tol, sehingga banyak pengemudi truk logistik memilih jalur alternatif  dibandingkan melewati tol baru yang harganya lebih mahal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan salah satu solusi menekan tarif tol adalah melalui perpanjangan konsesi. “Kalau konsesinya maksimum, harga bisa diturunkan lagi,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2).

(Baca: TKN Bela BUMN soal Tudingan Mahalnya Tarif Tol Trans Jawa)

Konsesi jalan tol adalah masa kepemilikan investor yang berpengaruh terhadap pengembalian modal investasi. Semakin singkat waktu konsesi, maka investor akan menetapkan tarif tol tinggi supaya modal cepat kembali.

Menurutnya,  pihaknya bersama Badan Usaha Penatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sedang membahas secara detail tentang penetapan tarif tol, termasuk  formulasi jika berdasarkan hitungan per kilometer. Namun, banyak tol baru di daerah yang bisa jadi tarifnya lebih mahal karena jaraknya lebih jauh.

Basuki juga menyebu tarif tol yang tinggi menyebabkan banyak sopir truk mengalihkan rutenya ke jalur nontol ketika hendak menuju jalur yang jauh. Namun itu dilakukan untuk menyiasati penghasilan mereka agar tidak tergerus pengeluaran tol. “Pengemudi ingin punya pendapatan lebih jadi memilih keluar tol,” ujar Basuki.

(Baca: Pembelaan Istana Soal Kritik LRT dan Tol Trans Jawa)

Halaman:
Reporter: Michael Reily