Dukung E-Commerce, Kemenhub Kembangkan Transportasi Terintegrasi

Arief Kamaludin|KATADATA
Keberadaan PLB merupakan realisasi dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid II yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional, mempercepat waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan serta menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
10/12/2018, 14.06 WIB

Logistik merupakan bagian dari ekosistem yang penting untuk mendukung implementasi teknologi, khususnya di bidang e-commerce. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) fokus pada transportasi yang terintegrasi.

Selama ini, Kemenhub mencatat, 90% logistik dikirim melalui jalur jalan raya. Padahal jalur ini dinilai rentan kecelakaan. "Kendaraan barang kecepatannya lambat, sementara kendaraan pribadi lebih cepat. Ini menyebabkan kecelakaan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub Budi Setiadi dalam seminar yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (10/12).

Untuk itu, Kemenhub fokus mengalihkan sebagian distribusi barang ke transportasi laut atau udara. Misalnya, pemerintah membangun jalur ganda dan reaktivasi rel kereta api sepanjang 735,19 kilometer dan tol laut. "Kami siapkan layanan yang bisa dipakai di semua hub," katanya. "Kami tidak hanya fokus di (layanan untuk transportasi) darat."

Pada kesempatan itu, Direktur Angkutan dan Multi Moda Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menyebutkan, biaya logistik di Indonesia mencapai  29,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Itu mahal sekali," kata dia.

(Baca juga: Infrastruktur Masih jadi Kendala Logistik Indonesia)

Salah satu penyebab mahalnya biaya logistik adalah arus barang hanya terjadi searah. Saat mengantar pesanan e-commerce misalnya, angkutan barang keluar Jawa umumnya penuh, namun kosong saat kembali ke Jawa. Untuk itu, menurutnya perlu dibangun sistem informasi logistik oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

Selain itu, dari sisi Kemenhub bakal mengatur kebijakan seperti tarif untuk angkutan barang. Sebab, berdasarkan data Kemenhub, sebanyak 67,5% truk kelebihan muatan di atas 20% dari daya angkut atau disebut Over Dimension dan Over Load ( ODOL). Akibatnya, investasi jalan naik 62% dari yang dianggarakan Rp 26 triliun menjadi Rp 43 triliun.

Di samping itu, Kemenhub memandang perlu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul persoalan logistik. Untuk itu, Kemenhub akan menambah kurikulum baru mengikuti perkembangan terkini seputar logistik di sekolah kedinasan.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menambahkan, konektivitas adalah hal utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. "Tantangan penguatan konektivitas untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta tantangan era digital," ujarnya.

(Baca juga: Layanan Go-Jek dan Grab Mengubah Pola Logistik Era Digital)

Ketua Apindo Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menyampaikan, penguatan konektivitas Indonesia membutuhkan jaringan sistem seluruh moda transportasi terintegrasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Hal ini perlu terkoneksi dan terpadu juga dengan kawasan industri, sebagai simpul pergerakan ekonomi.

Reporter: Desy Setyowati