PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) berencana membangun lima stasiun pengisi (charger) bagi mobil listrik di Jakarta tahun ini. Pembangunan stasiun ini untuk menunjang keberadaan mobil listrik yang akan menjadi tren dalam beberapa tahun ke depan.
General Manager PLN Disjaya Muhammad Ikhsan Asaad mengatakan untuk membangun lima stasiun pengisian bahan bakar listrik, pihaknya harus merogoh paling tidak Rp 500 juta. Sedangkan proses pembangunannya memakan waktu lima bulan. "Memang mahal, tapi tetap lebih murah ketimbang bangun SPBU," kata dia saat diskusi mobil listrik di Jakarta, Kamis (25/5).
Dia menjelaskan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) ini dapat melayani mobil listrik dan hybrid. PLN juga membuka kemungkinan pembangunan stasiun penyedia listrik ini dibangun di seluruh Indonesia. Namun tentunya hal tersebut harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik rampung terlebih dahulu.
(Baca: Kemenperin Kembali Revisi Rancangan Perpres Mobil Listrik)
Menurutnya, kemampuan listrik PLN dalam menunjang keberadaan mobil listrik sangat memadai. Apalagi akan ada tambahan daya dari pembangkit 35 ribu megawatt yang secara bertahap mulai dirampungkan. "Bahkan kami bisa sebut saat ini masih ada surplus listrik untuk Jawa Bali sebesar 8.000 megawatt," kata dia.
Ikhsan juga merinci kebutuhan listrik untuk transportasi lainnya tidak terlampau besar. Beberapa diantaranya adalah Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang memerlukan pasokan listrik 100 megawatt, Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading - Velodrome sebesar 28 megawatt, serta LRT Cawang - Cibubur sebesar 50 megawatt.
Koordinator Pejabat Inspektur Ketenagalistrikkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ario Panggi mengatakan beberapa hal masih jadi pembahasan dalam penyelesaian Perpres Mobil Listrik. Salah satunya adalah masalah insentif fiskal dan nonfiskal agar industri otomotif tetap kompetitif. Secara fiskal mobil listrik masih dianggap barang mewah.
(Baca: Mimpi Presiden Agar Bus di Indonesia Berbahan Bakar Listrik)
Dia juga mengaku pembahasan Perpres ini sudah memasuki tahap akhir. Saat ini pembahasan Perpres sudah dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk menyamakan visi para Kementerian dan Lembaga terkait. "Untuk menyelesaikan perdebatan antar kementerian," kata dia.