Tak Diminati Penumpang, Transportasi Laut Difokuskan Untuk Barang

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pemudik dengan mobil pribadi antre menuju kapal "Roll on-Roll off" (RoRo) untuk menyeberangi Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (23/6).
Penulis: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
6/7/2017, 08.57 WIB

Pemerintah akan memfokuskan transportasi laut untuk kelancaran distribusi barang. Setelah mengevaluasi kegiatan mudik Lebaran 2017, Kementerian Perhubungan menilai moda transportasi laut kurang diminati penumpang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengoptimalkan pendistribusian logistik karena tidak berkembangnya moda transportasi laut untuk mengangkut penumpang. Ia menyatakan, masyarakat cenderung memilih moda angkutan udara ketimbang laut karena gengsi.

"Di laut terjadi stagnansi," kata Budi saat rapat dengan Komisi V di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, (5/7). (Baca juga:  Sepertiga Anggaran Kemenhub Untuk Danai Proyek Kereta Api)

Untuk meningkatkan pelayanan distribusi logistik, pemerintah akan membangun pelabuhan kapal laut di 15 lokasi dan pembuatan kapal perintis sebanyak 65 unit. Selain itu, untuk mendorong penggunaan kapal Roro (roll-on roll-off), pemerintah akan menyewakannya.

"Sudah saya sampaikan kepada BUMN atau swasta, enggak usah beli, tapi sewa aja,” ujarnya.


Jumlah Penumpang Angkutan Umum Mudik Lebaran

Untuk transportasi laut jarak dekat, sambung Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry. Pergerakan kapal jarak dekat juga akan dioptimalkan supaya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut tetap terpenuhi. Contohnya, seperti kapal dari Semarang ke Surabaya atau dari Kalimantan ke Jawa yang waktu pelayarannya kurang dari 2 hari.

Untuk pemenuhan pembangunan transportasi laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun dari pagu indikatif yang mencapai Rp 48,48 triliun.

Evaluasi Mudik, Pemerintah Akan Tambah Rest Area di Jalan Tol)

Sisanya akan diberikan kepada Sekretariat Jenderal Rp 0,58 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 0,10 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 4,58 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 9,14 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 17,59 triliun.

Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan mendapat jatah anggaran Rp 0,14 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp 4,52 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 0,20 triliun.

Reporter: Michael Reily