“Hal krusial bagi kami yakni ekosistem TikTok Shop harus sehat, karena keberatan pemerintah sebelumnya yaitu aplikasi social commerce dan media sosial menjadi satu, predatory pricing, algoritme, dan barang-barang impor,” Budi menambahkan.
Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development atau OECD, predatory pricing merupakan strategi perusahaan menetapkan harga sangat rendah atau di bawah rerata pasar, dalam jangka waktu tertentu.
Jika merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE, maka TikTok Shop harus mematuhi beberapa syarat jika ingin kembali ke Indonesia, yakni:
- Membuat Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang PMSE
- Aplikasi e-commerce terpisah dari platform media sosial
- Tidak memfasilitasi penjualan produk impor di atas US$ 100 atau sekitar Rp 1,6 juta
- Menaati semua standar yang berlaku di dalam negeri, seperti Sertifikasi Halal, pemilikan Standar Nasional Indonesia alias SNI hingga Nomor Izin Edar
Saat ini, sumber Bloomberg menyampaikan bahwa TikTok sedang dalam pembicaraan untuk berinvestasi pada unit GoTo Group di Indonesia.
"Investasi ini merupakan salah satu dari beberapa opsi yang dipertimbangkan oleh perusahaan Cina itu untuk mencoba dan memulai kembali bisnis toko online di pasar e-commerce terbesarnya," kata sumber Bloomberg, dikutip Rabu (22/11).
Beberapa sumber Bloomberg menyampaikan, TikTok dan GoTo sedang mengerjakan potensi investasi di Tokopedia. "Dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan," ujar sumber.
"Daripada melakukan investasi langsung, kesepakatan tersebut dapat berbentuk usaha patungan alias joint venture antara kedua perusahaan," kata salah satu sumber.
Katadata.co.id mengonfirmasi kabar tersebut kepada TikTok dan Tokopedia. Namun belum ada tanggapan.