Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku kesulitan mendata angka penjualan dan nilai transaksi perdagangan online (e-commerce). Penghitungan data menjadi salah satu cara pemerintah untuk menghitung indikator perekonomian lewat pertumbuhan digital.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) bakal melakukan sosialisasi lebih lanjut. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran para pelaku e-commerce untuk berpartisipasi dalam penyerahan data.
"Karena ini baru pertama kali, kami masih perlu pendekatan yang lebih kepada para pelaku untuk menyadarkan mereka bahwa data e-commerce tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga untuk pelaku usaha," kata Suhariyanto di Gedung BPS Jakarta, Kamis (14/2).
(Baca : Dobrak Jebakan Pertumbuhan 5 %¸ Pemerintah Kembangkan Ekonomi Digital)
Suhariyanto mengungkapkan pemerintah meminta data omzet perusahaan dan juga transaksi dari pelaku e-commerce. Nantinya, data itu bakal menjadi salah satu acuan pemerintah untuk melihat perilaku masyarakat terhadap konsumsi. Selain untuk, mengukur pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penyerahan data pelaku e-commerce bisa membuat pemerintah menimbang kebijakan terkait kebutuhan konsumen yang sering dilakukan secara online. Contohnya, pariwisata lewat tiket pesawat dan hotel atau retail melalui pembelian kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti telepon genggam dan jam tangan.