TikTok Disebut Gaet Tokopedia Minggu Depan, Lampu Hijau dari 4 Menteri

TikTok Shop dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk berinvestasi di unit e-commerce GoTo Gojek Tokopedia. Kerja sama ini sebenarnya sudah mendapatkan 'lampu hijau' dari setidaknya empat kementerian.

“TikTok Shop setuju untuk bekerja sama dengan Tokopedia milik GoTo di beberapa wilayah, ketimbang bersaing langsung,” kata beberapa sumber Bloomberg yang mengetahui perjanjian tersebut, dikutip Selasa (5/12).

Jika itu terwujud, maka ini akan menjadi pelopor pola kerja sama e-commerce di Asia Tenggara.

“TikTok dan GoTo Gojek Tokopedia akan mengumumkan rincian kerja sama tersebut secepatnya pada minggu depan,” kata salah satu sumber.

Katadata.co.id mengonfirmasi kabar tersebut kepada TikTok dan Tokopedia. Namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, rencana TikTok bekerja sama dengan GoTo Gojek Tokopedia sudah mendapatkan lampu hijau dari setidaknya empat kementerian, yakni:

1. Kominfo

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kolaborasi yang bersifat Business-to-Business alias B2B dan tidak melanggar aturan harus didukung, terutama untuk membesarkan ekonomi digital negara.

"Yang pasti masyarakat sebagai konsumen dan negara harus diuntungkan, karena seharusnya barang impor berkurang. UMKM bisa dilindungi," kata Budi di Jakarta, akhir pekan lalu (30/11).

Namun sepengetahuannya, TikTok Shop belum mengajukan izin e-commerce. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan terkait wacana kembalinya social commerce asal Cina ini ke Indonesia.

Meski begitu, ia mendukung apabila kolaborasi bisa terjalin antara TikTok Shop dan e-commerce dalam negeri seperti Tokopedia. “Ekosistem digital Indonesia harus sehat. Kerja sama B2B tidak masalah," katanya.

2. Kemendag

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mempersilakan TikTok Shop beroperasi lagi di Indonesia. Namun dengan catatan, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

“Kami tidak anti-asing. Yang penting ditata harus bisa mendukung UMKM agar bisa memperluas pasar bahkan sampai ke internasional, ekspor. Kalau itu tidak apa-apa. Kan sama-sama menguntungkan,” kata Zulkifli pada Rabu (29/11).

Hal senada disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. "Kalau TikTok sudah urus perizinan, mau kolaborasi atau apapun, yang penting sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, silahkan saja," ujarnya usai pembukaan inabuyer EV Expo 2023, di Jakarta, pekan lalu (28/11).

Namun Pemerintah akan membahas lebih teknis jika TikTok ternyata benar menyuntik GoTo Gojek Tokopedia dan membuat perusahaan patungan alias joint venture.

Jerry juga mengatakan rencana kolaborasi atau penggabungan dengan platform e-commerce lain nantinya akan dibahas lebih teknis.

Ia juga menyampaikan, TikTok Shop tengah mengurus perizinan e-commerce. "Intinya kemarin itu TikTok belum patuh. Belum punya izin. Sekarang mereka sedang urus," Jerry menambahkan.

Sementara itu, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Rifan Ardianto belum bisa memberikan penilaian terhadap rencana kerja sama TikTok dan GoTo Gojek Tokopedia. Sebab, harus mengkaji model bisnis atau bentuk jenis proyek yang akan dikerjakan.

3. BKPM

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mempersilahkan perusahaan Cina itu berkolaborasi dengan e-commerce lokal.

"Silakan saja selama itu BtoB ya. Kami tak boleh intervensi," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (27/11).

Bahlil sudah mendengar rencana TikTok berinvestasi di GoTo Gojek Tokopedia. Namun dia belum menerima laporan secara teknis.

Menurut dia, pemerintah tidak mempersoalkan kolaborasi TikTok dengan GoTo Gojek Tokopedia sepanjang tak mengganggu garis kebijakan.

4. Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM atau Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, TikTok Shop diperbolehkan menggaet e-commerce lokal seperti Tokopedia. 

Menurut Teten, merger, akuisisi, kerja sama antara TikTok Shop dengan Tokopedia maupun Bukalapak tidak dapat dihindari. Sebab, kedua e-commerce lokal ini telah mencatatkan saham perdana alias initial public offering (IPO).

"Mereka kan membeli saham di pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu ikut campur di sini, karena itu perusahaan publik," ujar Teten ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, pekan lalu (28/11).