Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 182 perusahaan financial technology (fintech) pinjam-meminjam (lending) ilegal. Bila dihitung dengan 227 entitas pada Juli lalu, maka ada 449 fintech penyalur kredit ilegal yang terindikasi.
Hanya, di antara ratusan perusahaan itu, Bizloan dan KTA Kilat sudah mengajukan pendaftaran ke OJK. Alhasil, hanya 447 perusahaan fintech lending yang terindikasi beroperasi secara ilegal. "Mayoritas dari Tiongkok. Ada juga dari Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat (AS)," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing di kantornya, Jakarta, Jumat (7/9).
Tongam mengatakan, situs dan aplikasi dari 227 fintech lending ilegal sebelumnya sudah dihapus. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Google serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 182 temuan terbaru saat ini tengah dalam proses penghapusan.
Mayoritas fintech lending ilegal tersebut mengincar peminjam (borrower) mikro atau konsumen retail. Yang mana, jenis pinjaman ini bunganya dihitung harian dan tenornya tidak sampai satu bulan. "Raya-rata menawarkan bunga 2-3% per hari," kata dia.
(Baca juga: Astra Hingga Go-Jek Berebut Rp 1.000 Triliun Pasar Fintech Lending)
Fintech lending ilegal ini terindikasi oleh OJK karena aduan dari masyarakat. Bahkan, ada pengguna yang melapor kehilangan pekerjaan karena fintech lending yang menagih lewat grup chat. "Beberapa sudah ada yang lapor ke Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), namun masih diproses," ujarnya.
Untuk menghindari kejadian serupa, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi membagikan ciri-ciri fintech ilegal. Di antaranya, kemudahan memberi pinjaman; mengambil dana menyalin dari ponsel peminjam; cara menagih yang tidak berperikemanusiaan; dan, menawarkan bunga tinggi.
"Hindari fintech lending yang dengan mudah menawarkan pinjaman tetapi tidak transparan uraian struktur dari pembiayaannya itu," kata dia.
Dari sisi OJK, fintech lending yang memiliki latar belakang buruk seperti pemberitaan negatif akan ditolak pendaftarannya. "Kami mereka meninggalkan banyak catatan buruk di media. Masih banyak pihak lain yamg mau mengembangkan fintech lending dengan benar," kata Hendrikus.
OJK pun bakal memanggil bank dan fintech sistem pembayaran yang membantu fintech lending ilegal berkirim uang. "Kami perlu cari akar yang mempermudah mereka. Kan ini ujung-ujungnya transfer uang, baik lewat bank atau fintech payment. Kami panggil juga," kata dia.