Kemnaker Minta Startup Hindari PHK Massal, Apa Solusinya?

Sejumlah startup di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi perhatian terhadap kondisi ini dan mengimbau agar tidak terjadi perselisihan hubungan industrial.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, PHK di perusahaan menjadi atensi tersendiri bagi kementerian. Sebab, keputusan PHK sangat rentan terkait hak-hak yang harus dipenuhi dan diterima kedua belah pihak.

PHK juga membawa potensi perselisihan di kemudian hari. "Pemerintah pun terus-menerus mendorong perusahaan agar selalu menghindari PHK di perusahaan," kata Indah kepada Katadata.co.id, Rabu (15/6).

Selain itu, pemerintah mendorong perusahaan menghindari PHK dengan cara melakukan restrukturisasi pekerja. Salah satu bentuknya, memindahkan pekerja dari satu subsektor yang tidak potensial terhadap perkembangan bisnis ke subsektor lain yang memerlukan pegawai.

Kemnaker telah menerima beberapa laporan terkait gelombang PHK yang terjadi pada startup, termasuk JD.ID. Kementerian pun telah menindaklanjuti laporan ini.

Apabila terbukti ada perusahaan yang melanggar aturan terkait PHK, maka Kemnaker akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, ada beberapa startup di Indonesia yang melakukan PHK tahun ini. Perusahaan rintisan yang dimaksud yakni TaniHub, Zenius, LinkAja, Pahamify, JD.ID, Mobile Premier League (MPL), dan Lummo.

LinkAja melakukan PHK karena penyesuaian bisnis. Startup teknologi finansial (fintech) pembayaran ini juga berupaya memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat, positif dan optimal.

"Penyesuaian organisasi ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi sumber daya manusia (SDM) pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini," kata Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo kepada Katadata.co.id, bulan lalu (25/5).

Zenius melakukan PHK kepada lebih dari 200 karyawan, karena bisnis terkena dampak kondisi makro ekonomi yang dinamis. 

“Supaya dapat beradaptasi dengan dinamisnya kondisi makro ekonomi yang memengaruhi industri, Zenius melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan," kata perusahaan dalam keterangan resmi yang diterima oleh Katadata.co.id, bulan lalu (24/5). 

Yang terbaru, Shopee dikabarkan akan melakukan PHK massal. Pegawai yang terkena dampak utamanya di lini bisnis Shopee Food dan ShopeePay.

“PHK massal akan dilakukan di seluruh negara di mana Shopee beroperasi,” kata beberapa sumber, dikutip dari Tech In Asia, Senin malam (13/6).

Shopee hadir di Asia Tenggara, serta Taiwan, Brasil, Meksiko, Cili, dan Kolombia.

Katadata.co.id sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepada Shopee. Namun, belum ada tanggapan.

Sea Group juga belum mengeluarkan pengumuman apapun terkait kabar PHK massal di laman resmi. Begitu pun di situs bursa saham New York (NYSE).