Zoom Video Communications Inc setuju untuk membayar US$ 85 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Ini karena perusahaan digugat soal dugaan berbagi data pribadi kepada Facebook, Google, dan LinkedIn, serta terkait Zoombombing.
Zoombombing adalah fenomena orang asing masuk saat rapat online di Zoom. Gugatan mengklaim, Zoom membiarkan peretas (hacker) mengganggu rapat, dengan cara Zoombombing.
Pelanggan yang diusulkan dalam gugatan pengadilan bakal memperoleh pengembalian dana 15% dari biaya langganan inti atau menerima US$ 25. Sedangkan pengguna lainnya mendapatkan ganti rugi hingga US$ 15.
Namun Zoom membantah telah melakukan kesalahan. Meski begitu, tetap membayar US% 85 juta, sebagai bagian dari upaya perusahaan meningkatkan keamanan.
Hal itu termasuk memberi peringatan kepada pengguna, saat penyelenggara rapat atau peserta lain menggunakan aplikasi pihak ketiga selama konferensi. Selain itu, untuk memberikan pelatihan khusus kepada karyawan tentang privasi dan penanganan data.
"Privasi dan keamanan pengguna adalah prioritas utama Zoom. Kami menganggap serius hal ini,” kata Zoom dikutip dari Reuters, Senin (2/8).
Pengacara penggugat menilai, penyelesaian dengan US$ 85 juta itu wajar mengingat adanya risiko litigasi.
Meski begitu, penyelesaian awal atas gugatan yang diajukan pada Sabtu (31/7) sore itu memerlukan persetujuan dari Hakim Distrik Lucy Koh, di San Jose, California. Koh mengatakan, Zoom sebenarnya kebal terhadap gugatan terkait Zoombombing.
Itu karena Section 230 mengatur tentang perlindungan kepada perusahaan media sosial dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna.
Zoom merupakan platfom yang banyak digunakan selama pandemi Covid-19. Basis pelanggannya tumbuh enam kali lipat sejak ada virus corona.
Perusahaan juga memiliki 497 ribu pelanggan berupa usaha dengan lebih dari 10 karyawan, per April. Jumlahnya naik dari 81.900 pada Januari 2020.