Selama masa pandemi Covid-19, perubahan pola aktivitas di berbagai aspek kehidupan mendorong ekosistem perekonomian nasional meningkatkan penguasaan teknologi informasi sekaligus mempercepat transformasi digital.
Transformasi digital memang tak terelakkan di ekosistem perekonomian, sebab berdasarkan survei dari Gartner, pada 2021 permintaan produk digital mengalami peningkatan hingga 83% di taraf global.
Bahkan para pelaku ekonomi menyisihkan budget hingga 7% dari keseluruhan anggaran untuk pengadaan teknologi informasi.
Riset itu juga menunjukkan bagaimana di taraf global, transformasi digital telah menyentuh titik krusial pada eksosistem perekonomian. Terlebih transformasi digital ini dapat memberikan organisasi bisnis pendapatan lima kali lebih cepat dari organisasi bisnis yang masih memakai metode lama.
Di masa sebelum disrupsi dan pandemi, keterlibatan teknologi dinilai sudah cukup hanya dengan menggunakan komputer. Namun memasuki transformasi digital, ekosistem perekonomian mulai menyadari kebutuhan penggunaan IoT, Blockchain, Artificial Intilligence, Cloud Computing.
Menanggapi disrupsi yang tengah berlangsung, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan berbagai kegiatan strategis untuk menyongsong era industri 4.0.
Beberapa langkah yang sudah disiapkan di antaranya seperti penyusunan INDI 4.0 (Indeks Kesiapan Industri 4.0 Indonesia), program e-Smart IKM, dan penunjukkan perusahaan lighthouse Industri 4.0 di Indonesia
Untuk menarik investasi terkait teknologi industri 4.0, Kemenperin telah mendorong berbagai insentif bagi pelaku industri, di antaranya seperti, super tax deduction sebesar 300% bagi perusahaan industri yang berinvestasi di riset dan pengembangan (termasuk teknologi 4.0).
Pemerintah juga telah membuat program untuk menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi ke pelaku industri.
Beberapa stimulus itu di antaranya adalah menanggung bea masuk bahan baku dan barang modal untuk 196 komoditas di 33 sektor industri, memberi penugasan khusus ekspor untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dan mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor.
Terkait dengan hal itu, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan hingga 49% dan menyentuh angka US$ 77 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital tertinggi di kawasan ASEAN.
Meski terhitung tinggi, angka tersebut masih tergolong rendah jika dihitung berdasar kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Padahal di tahun ini saja volume ekonomi digital di Indonesia hanya memberi sumbangan 4% dari keseluruhan PDB.
Di sisi lain, berdasar survei Asosiasi Pedagang Digital Ekspor Impor Indonesia (APDEI), Indonesia masih memiliki US$ 94,7 miliar nilai ekspor yang belum dimanfaatkan. Apabila menghitung serapan PDB dari volume ekonomi digital saat ini, tentu pasar digital Indonesia masih bisa dieksplorasi lebih jauh lagi.
Terkait hal ini, Dell Technologies Indonesia telah menggelar riset mengenai tantangan transformasi digital di lingkup global melalui Forrester Consulting. Riset yang bertajuk Transformation Index ini juga membahas persoalan transformasi digital yang terjadi di Indonesia.
Riset data ini menghimpun lebih dari 4.000 pembuat keputusan dari 45 negara dan menghitung tingkat kesiapan digital di berbagai perusahaan yang terlibat sebagai landasan penyusunan riset ini.
Hasil riset itu secara garis besar menemukan faktor ketidakmampuan pengolahan data menjadi penghambat transformasi digital.
Sedangkan terkait dengan persoalan di Indonesia, hasil riset menunjukkan sebagian besar perusahaan kewalahan menangani perkembangan data yang sangat cepat.
Berbagai persoalan data itu di antaranya mulai dari besaran volume, kecepatan, dan ragam data yang memenuhi perusahaan, teknologi, dan sumber daya.
Persoalan yang dialami oleh perusahaan di Indonesia ini senada dengan Laporan Risiko Global 2021 dari Forum Ekonomi Dunia yang menemukan adanya ketidaksetaraan digital, dan menjadi ancaman kritis bagi dunia selama dua tahun ke depan.
Untuk menanggulangi persoalan ini, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara Microsoft Developer Conference 2021 bertema Accelerating Indonesia’s Digital Economy, menekankan supaya pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital bagi pelaku ekonomi harus diperbanyak.
Pada intinya, semua program yang terkait pengayaan wawasan digital dan terhubung dengan transformasi digital mesti dipercepat dan diperluas.
Menurut presiden, pengayaan literasi digital mesti segera dilakukan pemerataan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan dari level terbawah hingga level terluar.
Partisipasi aktif dari seluruh komunitas digital juga bisa mencakup program-program lain seperti investasi pembangunan pusat data atau pengembangan talenta digital secara masif.
“Saya yakin dengan kolaborasi yang melibatkan komunitas digital Indonesia, kekuatan kita akan semakin berlipat ganda,” ujar Presiden Joko Widodo.
”Kekuatan kita akan semakin besar untuk mempercepat proses transformasi digital yang sedang kita lakukan.”