Hacker Klaim Curi Data 1 Miliar Warga Cina dari Kepolisian
Seorang peretas atau hacker anonim mengklaim telah mendapatkan data 1 miliar warga Cina yang dicuri dari kepolisian. Jika benar, pencurian data ini akan menjadi kasus pelanggaran data terbesar dalam sejarah.
Peretas anonim itu diidentifikasi sebagai ChinaDan. Ia mengunggah dan menawarkan untuk menjual lebih dari 23 terabit (TB) data untuk 10 bitcoin di forum peretas Breach Forums pekan lalu. Nilai penjualannya setara dengan sekitar US$ 200.000 atau Rp 2,9 miliar.
"Database ini berisi banyak data dan informasi tentang miliaran warga Cina," kata ChinaDan dalam unggahannya dikutip dari Reuters, Senin (4/7).
Basis data berisi informasi tentang 1 miliar penduduk Cina dan beberapa miliar catatan kasus, termasuk nama, alamat, tempat lahir, nomor ID nasional, nomor ponsel, serta semua detail kejahatan atau kasus.
Peretas mengatakan, mendapatkan data tersebut setelah database Shanghai National Police (SHGA) bocor pada 2022. Namun, Pemerintah Shanghai dan kepolisian tidak menanggapi kabar tersebut.
Sementara itu, Head of Tech Policy Research Trivium China Kendra Schaefer mengatakan bahwa kejadian ini akan menimbulkan dampak buruk jika klaim peretas yang menyebut data berasal dari Kementerian Keamanan Publik Cina benar.
"Yang paling jelas itu akan menjadi salah satu pelanggaran terbesar dan terburuk dalam sejarah," katanya.
Klaim peretasan ini datang ketika Cina telah berupaya meningkatkan perlindungan data pribadi warganya. Badan legislatif Tiongkok atau National People’s Congress (NPC) telah mengesahkan Undang-undang (UU) keamanan data pada tahun lalu.
Berdasarkan draf sebelumnya, UU tersebut menyerukan pembentukan sistem kategori dan hierarki data. Selain itu, ada mekanisme penilaian risiko keamanan data.
Aturan ini juga memberi pedoman tentang bagaimana jenis data tertentu harus disimpan dan ditangani secara lokal. Selain itu, memberi persyaratan pada perusahaan untuk melacak dan melaporkan informasi yang mereka miliki
Pemerintah Cina secara tegas telah meminta raksasa teknologi seperti Alibaba dan Tencent memberikan perlindungan data kepada pengguna. Beijing juga telah menghapus 106 aplikasi seluler dari toko aplikasi di Tiongkok. Ini karena pelanggaran aturan keamanan data pribadi.
Beberapa di antaranya aplikasi sosial media Douban, karaoke Changba, dan daur ulang produk elektronik, Aihuishou.