Garmin hingga DigitalOcean Mulai Pungut Pajak Digital 11%

ANTARA FOTO/FOTO/Yudi/Lmo/foc.
Pegawai melayani Wajib Pajak (WP) yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (20/3/2023).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Lavinda
7/6/2023, 18.52 WIB

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menunjuk tiga perusahaan luar negeri penyedia produk digital di dalam negeri untuk mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Tarif yang berlaku yakni tarif umum sebesar 11%.

Sampai akhir Mei, DJP mencatat sebanyak 151 perusahaan pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditetapkan menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut meningkat karena ada tambahan tiga perusahaan baru pada bulan lalu.

Ketiga perusahaan yang dimaksud yakni: Pertama, Garmin (Europe) Limited yang merupakan perusahaan pemilik Garmin Connect. Ini merupakan aplikasi khusus untuk memonitor data kesehatan dan kebugaran.

Kedua, Hotjar Limited, perusahaan penyedia software visualisasi dan analisis perilaku pengunjung website. Ketiga, DigitalOcean LLC, perusahaan penyedia produk cloud computing.

Selain tiga penunjukan yang dilakukan, Ditjen Pajak pada bulan ini juga merevisi elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari tiga perusahaan yang sudah ditunjuk sebelumnya, yakni Booking.comB.V., Evernote GmbH, dan Travelscape, LLC. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya.

"Ke depan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," kata Direktur P2Humas DJP Dwi Astuti dalam keterangannya, Rabu (7/6).

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN yakni: 

  • Nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan/atau
  • Jumlah traffic di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan. 

Dari total 151 perusahaan yang sudah ditunjuk, DJP menyebut 133 diantaranya telah menyetorkan pajak senilai Rp 12,57 triliun. Ini merupakan akumulasi sejak PPN produk digital diberlakukan pertengahan 2020. Rinciannya sebagai berikut:

  • Penerimaan 2020 sebesar Rp 731,4 miliar
  • Penerimaan 2021 sebesar Rp 3,90 triliun
  • Penerimaam 2022 sebesar Rp 5,51 triliun
  • Penerimaan 2023 sebesar Rp 2,43 triliun
Reporter: Abdul Azis Said